Ditetapkan Jadi Tersangka Oleh KPK, Bupati Bekasi Sebelumnya Pernah Bilang Begini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, BEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) petang.
Setibanya di Kantor Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, tiga anggota KPK langsung menyematkan pita dan kertas di pintu masuk bahkan di jendela kantor.
Baca: Bupati Bekasi Terseret Kasus Korupsi, Ini 11 Faktanya, Mulai Pembantahan hingga Nama Artis
KPK mengamankan 10 orang terkait dugaan gratifikasi proses perizinan di Kabupaten Bekasi.
Mereka yang diamankan itu terdiri dari beberapa pegawai termasuk pihak swasta yang terlibat.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Bila ditotal, nilai uang yang disita sekitar 1 miliar.
"Pada Minggu (14/10/2018) KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Bekasi dan sekitarnya. Sampai Senin (15/10/2018) dini hari, sekitar 10 orang dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut. Dari unsur pejabat dan PNS Pemkab Bekasi dan swasta," kata Basaria melalui pesan singkatnya, Senin (15/10/2018).
Menurut dia, uang diamankan itu bakal dijadikan barang bukti di persidangan. Sejumlah ruangan di pemkab juga telah disegel untuk kepentingan pengamanan awal.
"Karena telah disegel, kami ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melewati atau mengubah bentuk segel KPK Line," Basaria.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, mengaku sudah mendapatkan informasi penyegelan KPK itu.
Akan tetapi Iman belum mengetahui jenis kasus yang menjerat lembaganya tersebut.
"Saya tak tahu kasus apa. Bingung saya. Ya mudah-mudahan tak ada apa-apa," kata Iman.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersumpah tidak mengetahui soal kasus tangkap tangan terhadap anak buahnya di Dinas PUPR.
Baca: Ramalan Asmara Mingguan 15-21 Oktober 2018 - Awas Pisces CLBK, Aquarius Jangan Berkencan
Politis Golkar ini menyebut masih menunggu kabar resmi dari KPK yang menangani perkara itu.
"Saya demi Allah nggak tahu," kata Neneng saat ditemui di ruang kerjanya di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Neneng mengaku, tahu adanya OTT dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju melalui sambungan telepon.
Pada Minggu (14/10/2018) siang, Uju menghubungi Neneng bahwa ada anak buahnya yang diamankan oleh KPK.
Bahkan informasi penangkapan itu juga dia terima melalui jaringan internet.
"Saya nggak tahu siapa yang ditangkap karena informasinya kan ada 10 orang. Ditangkap katanya soal izin, tapi saya juga belum tahu soal apa," imbuhnya.
Neneng mengaku sudah mengingatkan anak buahnya tentang bahaya praktik korupsi. Bahkan dia pernah membina pegawai berinisial N dan T sebelum terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Baca: Ramalan Zodiak Selasa 16 Oktober 2018 - Zodiak Ini Waspada Keuangan, Asmara Pisces Positif
"Awal tahun saya sudah wanti-wanti ke kadis-kadis, sekretaris, kabid-kabid dan kasi-kasi, termasuk Bu T (Kepala Seksi Bidang Tata Ruang PUPR) dan Bu N (Kepala Bidang Tata Ruang PUPR) untuk berhati-hati dan bekerja yang benarlah," kata Neneng.
Neneng mengaku, tidak mungkin bisa mengawasi kinerja stafnya selama 24 jam. Apalagi jumlah pegawai pemerintahan di sana mencapai 14.000 orang.
Dia tidak memungkiri, kinerja Inspektorat Kabupaten Bekasi juga masih lemah untuk mengawasi persoalan tersebut.
"Pengawasan kinerja dinas kita pakai Inspektorat, tapi kalau sudah ada kejadian ini berarti belum maksimal," katanya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sebelum Menjadi Tersangka Dugaan Kasus Suap, Bupati Bekasi: Saya Tidak Bisa Awasi Staf Selama 24 Jam
