Baru 69 Pejabat Pemprov Jambi yang Sudah Melaporkan Kekayaannya, Ini Daftarnya

Dari 276 pejabat eselon maupun fungsional di Pemprov Jambi, hanya 69 orang saja yang sudah melaporkan

Baru 69 Pejabat Pemprov Jambi yang Sudah Melaporkan Kekayaannya, Ini Daftarnya
TRIBUNJAMBI/MUZAKKIR
HM Dianto Sekretaris Daerah Provinsi Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dari 276 pejabat eselon maupun fungsional di Pemprov Jambi, hanya 69 orang saja yang sudah melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto Selasa (2/10).

"Hari ini sesuai dengan amanat Plt Gubernur, bekerja sama dengan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, kita mengajak Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberikan sosialisasi," jelasnya saat usai membuka Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Menurut data dari BKD, lanjut Dianto, dari 276 pejabat eselon dan fungsional, baru 69 orang yang melaporkan harta kekayaannya. Artinya, baru 25 persen saja pejabat yang melapor.

Dari 69 orang tersebut, hanya 15 atau 16 orang eselon II. Sementara jumlah pejabat eselon II Pemprov Jambi mencapai sekitar 41 orang.

"Ini wajib, semua pejabat negara wajib mengisi LHKPN. Pemeriksaan LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan dini perilaku pejabat penyelenggara negara yang berniat korupsi," katanya.

Untuk memastikan pejabat di Pemprov Jambi semua melaporkan harta kekayaannya, maka Pemprov Jambi telah menyiapkan sanksi bagi yang tak patuh. Tenggat waktu diberikan selama satu bulan hingga 31 Oktober mendatang.

Ia juga mengatakan Bagi yang tak juga melaporkan harta kekayanaan, siap-siap tak terima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), "Kalau tidak mengisi e-LHKPN, maka TPP untuk November kami hentikan. TPP baru akan dibayarkan kembali ketika sudah melaporkan harta kekayaan. Ini bisa menjadi shock terapi agarpejabat negara patuh pada aturan," jelasnya.

LHKPN sendiri menurutnya harus diisi setiap tahun, Karena dipastikan ada perubahaan harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabatn setiap tahun, "Akhir tahun setiap tahunnya, diperbaharui lagi LHKPN nya," jelas Dianto.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Husairi menyampaikan, sosialisasi LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN ini sesuai dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018, "Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sampai saat ini masih sedikit yang melaporkan LHKPN kepada KPK RI. Hal ini dikarenakan, masih kurangnya pemahaman para wajib lapor menggunakan aplikasi e-LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya," ujar Husairi.

Untuk itu, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait aplikasi e-LHKPN, lanjutnya.

Agar para wajib lapor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi e-LHKPN, dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Nama nama yang telah melaporkan harta kekayaannya di antaranya adalah sekda Provinsi Jambi M. Dianto, Khailani Inspektorat Provinsi Jambi, Husairi Kepala BKD Provinsi Jmbi, Supandi Kebiro Umum, Ariansyah Kadis Desperindag Provonso Jambi, Mausul Kadis Pertanian Provinsi Jambi, Nur Rahmat Herlambang Kadis Kominfo, Rahmad Hidayat Yasak kasi SMK dinas pendidikan Provinsi Jambi, Amsar Nedi, Syamsiran Halim Kadis Kesehatan, Armen Rusdi, Muktamar Hamdi, Hajrin, Asnawi AB Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Tema Wisman Kadis DKP Provonsi Jambi, Iwan Hendrawan Plt Dirut RSUD Raden Mattaher, Wahyuddin Kadis Pemuda dan Olahraga Provonsi Jambi, dan terakhir Ujang Hariadi Kadis Pariwisata Provonsi Jambi..

Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved