Jambi Disorot Bawaslu Pusat, Kabupaten Sarolangun Masuk Urutan Keempat Besar Daerah Rawan Pemilu

Laporan wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN- Pemilihan legislatif 2019 di Jambi menjadi sorotan. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menganggap Jambi daerah rawan Pemilu.

Kabupaten yang menjadi sorotan tersebut adalah Kabupaten Sarolangun.  Hasil kesimpulan dan laporan dari Bawaslu RI, Kabupaten Sarolangun menempati urutan keempat dari 10 daerah paling rawan se-Indonesia.

Pihak Bawaslu Sarolangun juga mengakui jika Sarolangun di posisi keempat nasional, untuk urutan daerah rawan Pemilu.

Mudrika, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Sarolangun menyebut, sebelum indeks kerawanan Pemilu (IKP) dilaunching secara nasional beberapa bulan lalu, pihak Bawaslu diminta untuk mengisi formulir terkait dengan kerawanan Pemilu di setiap daerahnya masing-masing.

Katanya, setelah pihak Bawaslu Sarolangun berkoordinasi dengan pihak KPU, kesbangpol dan kepolisian, Bawaslu membuat rekomendasi beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap rawan Pemilu. Rekomendasi ini kemudian disampaikan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawasalu RI.

"Sehingga beberapa hari yang lalu dikeluarkanlah hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Dan yang sangat mengejutkan kami,  dalam IKP yang launhcing Bawaslu RI tercantum Kabupaten Sarolangun diperingkat keempat kerawaanan pemilu secara nasional," katanya pada Tribunjambi.com, Kamis (27/9).

Dari total TPS 874 yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Sarolangun, hasil dari penelusuran Bawaslu terdapat 66 TPS yang dianggap rawan Pemilu.

"Yang paling banyak kecamatan Pelawan dan Pauh. Masing- masing terdapat 16 TPS," ujarnya.

Mudrika menjelaskan, penilaian IKP ini berasal dari berbagai macam indikasi. Seperti sosial politik, kecurangan langsung dari keterlibatan penyelengara dan indikasi jarak tempuh yang sulit.

"Memang untuk jarak ini kita daerah yang sulit dijangkau, seperti Bukit Bulan, Singkut ke dalam, Batang Asai. Tiga daerah ini yang kami sikapi terkait jarak," katanya.

Hal ini, menjadi catatan penting bagi Bawaslu Sarolangun bagaimana mengantisipasi kecurangan terjadi saat Pemilu.

"Kami akan berupaya semaksinal mungkin untuk melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun terlaksana dengan jujur, adil, aman tanpa adanya kecurangan," katanya.

Pihak Bawaslu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk memberikan pemahaman agar ketika Pemilu berlangsung tidak ada pelanggaran.

"Kami juga mempunyai pengawas tingkat kecamatan, desa maupun TPS, di situ akan menjadi perhatian khusus," ujarnya.

Terkait hasil IKP yang dirilis Bawaslu RI, pihak Bawaslu Sarolangun akan berkoordinasi dengan Bupati Sarolangun, Cek Endra.

"IKP ini berdasarkan penelitian, tidak main tebak-tebak. Ini langsung dilakukan pengawas Pemilu mulai dari tingkatan paling bawah, tingkat desa dan kecamatan. Selain itu referensi dalam menetapkan IKP ini juga ada kepolisian, KPU dan Kesbangpol," ujarnya.

"Untuk itu kami akan menyampaikan kepada pak bupati untuk membahas ini. Paling tidak, kita meminimalisir supaya jumlah pelanggaran bisa berkurang," kata Mudrika menambahkan.

Sementara Bupati Sarolangun, Cek Endra yang dikonfirmasi sebelumnya, justru membantah bahwa Sarolangun masuk urutan keempat Nasional sebagai daerah yang rawan Pemilu.

Menurutnya, dari pengalaman selama ini, Sarolangun aman dalam pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres).

"Saya tidak melihat indikasi itu, kalau melihat beberapa kali pengalaman kita, baik Pilpres dan Pileg, Insyaallah Sarolangun relatif aman. Pilkada saja di Provinsi Sarolangun paling aman," katanya kepada Tribunjambi.com, usai pelantikan kades di Gunung Kembang, kemarin.

Diketahui Bawaslu RI mengeluarkan daftar 5 besar daerah indeks kerawanan pemilu:

1. Kabupaten Lombok Timur
2. Kabupaten Teluk Bintun
3. Kabupaten Buton Utara
4. Kabupaten Sarolangun
5. Kabupaten Mambetamo Raya