Pemilu 2019

Nasrullah Hamka Dua Kali Tersandung Peraturan KPU, Kembali Layangkan Gugatan

Nasrullah Hamka, Bacaleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Jambi kembali tersandung surat edaran KPU. Pihak partai yang kecewa

Nasrullah Hamka Dua Kali Tersandung Peraturan KPU, Kembali Layangkan Gugatan
TRIBUN JAMBI/HENDRI DUNAN
Nasrullah Hamka 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Nasrullah Hamka, Bacaleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Jambi kembali tersandung surat edaran KPU. Pihak partai yang kecewa dengan KPU siap melakukan gugatan kembali ke Bawaslu.

Proses pencalonan Nasrullah Hamka benar-benar melalui jalan terjal. Sebelumnya, mantan Ketua PBB Provinsi Jambi ini tersandung dengan PKPU No 20 tahun 2018, yang menolak caleg mantan napi korupsi. Setelah melalui proses panjang gugatan di Bawaslu Provinsi Jambi, akhirnya proses gugatannya dimenangkan. Lantas dengan terbitnya keputusan MA, semakin memperlebar peluang Nasrullah Hamka bisa masuk ke Daftar Caleg Tetap PBB.

Baca: Promo Cashback Hingga 15 Persen pada Perayaan Re-opening Informa di Jamtos

Namun, apa dikata, meski sudah dimenangkan Bawaslu dan keluarnya keputusan MA, pihak KPU masih belum mengakomodir Nasrullah Hamka ke dalam DCT PBB. Alasannya belum adanya petunjuk teknis dari KPU RI. Lalu, beberapa hari lalu KPU RI menerbitkan surat KPU No 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018. Tetapi surat tersebut kemudian di ralat melalui surat No. 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018.

Dalam surat tersebut memuat ketentuan bagi KPU Kabupaten/Kota bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa adminisrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

Baca: Kasus Penangkapan Sabu 5 Kg di Depan Polres Muarojambi Masih Dikembangkan, Menelusuri Jaringan

Baca: Special Price Sepatu Brand di Matahari Lippo Plaza, Harga Mulai Rp 27.900

Akan tetapi Apnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa Nasrullah Hamka tidak dimasukan dalam DCT karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Meskipun dalam surat KPU No No. 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa bila amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

“Dari dua calon yang diputuskan Bawaslu kemarin. Hanya H.Abdul Fattah yang kita masukan dalam DCT. Nasrullah Hamka tidak kita masukan karena secara administrasi tidak lengkap,” ungkap Apnizal.

Syarat administrasi yang tidak lengkap dari pencalonan Nasrullah Hamka adalah dokumen SKCK. Dokumen SKCK Nasrullah Hamka sebelumnya, dicabut kembali oleh Polda atau dibatalkan. Dan hal ini, pernah menjadi pertentangan dalam proses sidang adjudikasi ke Bawaslu Provinsi Jambi.

“Yang kita terima dari bacaleg mantan napi korupsi ini adalah yang melakukan gugatan adjudikasi dan diterima, dan yang memiliki syarat administrasi lengkap,” tegas Apnizal.

Baca: VIDEO: SKK Migas Lakukan Edukasi Pembelajaran Industri Hulu di SMAN 1 Betara

Baca: 4 Caleg DPRD Kerinci Gugur, Satu Diganti

Baca: Puluhan Dosen STMIK NH dan STISIP NH Ikuti Workshop Menulis

Sementara itu, terkait kemungkinan akan adanya perlawanan hukum kepada pihak KPU dari partai PBB Apnizal enggan menjawab. Dirinya melepaskan jawaban tersebut kepada Sanusi, yang membidangi divisi tersebut.

“Seperti biasa, bila pihak partai tidak berkenan dan melakukan gugatan kembali, tentu KPU harus siap menghadapinya di Bawaslu,” tegas Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi.

Halaman
123
Penulis: dunan
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved