Realisasi PBB di Lima Desa Nol, Bupati Tanjab Timur Ancam Potong Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk lima desa, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terancam dipotong.

Realisasi PBB di Lima Desa Nol, Bupati Tanjab Timur Ancam Potong Alokasi Dana Desa
Tribun Jambi/Zulkifli
Bupati Tanjab Timur, Romi Hariyanto memimpin rapat evaluasi PBB di aula kantor Bupati Tanjabtim, Kamis (20/9). 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAKAlokasi Dana Desa (ADD) untuk lima desa, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terancam dipotong. Pasalnya, hingga September ini setoran Pajak Bumi Bangunan (PBB), di lima desa itu masih nol. Kelima desa ini hanya diberikan tenggat waktu satu hari (kemarin) untuk menyetorkan dana PBB.

Hal ini terungkap saat digelarnya rapat evaluasi PBB, yang dipimpin langsung Bupati Tanjab Timur, Romi Hariyanto pada Kamis (20/9), di aula kantor Bupati Tanjabtim.

Dari lima desa tersebut tiga di antaranya, Desa Alang-Alang, Kota Harapan, dan Kelurahan Kampung Laut.

Masih nihilnya realisasi PBB di lima desa ini, membuat Romi kecewa dan langsung mengeluarkan kebijakan untuk memotong ADD untuk kelima desa tersebut.

Bahkan Pemkab Tanjabtim dalam waktu dekat ini, akan segera menerbitan Peraturan Bupati (Perbub) terkait sanksi pemotongan ADD bagi desa yang realisasinya masih minim.

“Ini merupakan upaya dari Pemkab, agar aparatur desa tidak menyelepekan persoalan PBB. Apalagi saat ini kita sudah berada di akhir September, masak masih ada persentase PBB desa yang nol besar,” jelas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nusirwan, kepada awak media usai rapat evaluasi PBB.

“Khusus lima desa itu, masih kita tunggu hingga sore ini (Kamis). Jika tidak ada juga maka bagi desa yang tidak ada realisasinya. Maka ADD tahun depan akan dipotong,” tambahnya.

Terpisah, Kabid Pendapatan Asli Daerah BKD, Inos mengatakan, dari lima desa tersebut hingga sore kemarin. Baru empat desa yang telah menyetorkan PBB desa, dan pihaknya masih menunggu setoran dari satu desa lagi.

“Sekarang tinggal satu desa lagi yang belum, tadi saat ditelpon katanya tengah dalam perjalanan. Sekarang kita masih menunggu kedatangan mereka,” ujar Inos.

Jika kelima desa ini telah menyetorkan PBB, maka sanksi pemotongan ADD pada tahun depan dipastikan akan dibatalkan. Meskipun demikian, hal ini menurut Inos harus dapat menjadi pelajaran bagi desa lain ke depannya. Agar aparatur desa dan kelurahan, dapat merealisasikan PBB di wilayah mereka tepat waktu.

“Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, jangan sudah seperti baru sibuk mau nyetor PBB,” tandasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved