Kasus Pembangunan Embung

Disebut Pernah Terima Sejumlah Uang, Ini Sanggahan Kadis Pertanian Tanaman Pangan Tebo

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan embung di Desa Sungai Abang, kecamatan VII Koto, kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian

Disebut Pernah Terima Sejumlah Uang, Ini Sanggahan Kadis Pertanian Tanaman Pangan Tebo
TRIBUN JAMBI/MAREZA SUTAN AJ
Wahyudi, saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembuatan embung di Desa Sungai Abang, Tebo. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan embung di Desa Sungai Abang, kecamatan VII Koto, kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 kembali digelar, Rabu (19/9/18). Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedy Muchti Nugroho itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi, di antaranya Efrin Rifat selaku penyetor dana awal senilai Rp 220 juta, dan Wahyudi selaku pembuat dan penyampai dokumen-dokumen.

Baca: VIDEO: Komentari Penonton Youtube Sekarang, Anji: Menurut Saya Itu Karena Penontonnya Alay

Dalam persidangan, Wahyudi mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada beberapa nama, termasuk di antaranya Faisal Utama, selaku kuasa direktur CV Persada Antar Nusa. Dia juga pernah menyerahkan uang Rp 5 juta pada Thamrin, masing-masing Rp 1 juta pada Sudirman dan Dolok, dan beberapa nama lain.

Mengenai proyek embung Sungai Abang, sebagaimana tertulis dalam BAP yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dia pernah menyerahkan pembagian kepada beberapa nama lain, termasuk Sarjono dan Kembar Nainggolan.

"Kepada Ir Sarjono ada fee 10 persen dipotong pajak, sebesar Rp 160 juta, diserahkan melalui saudara Junet (Jonaita Nasir). Itu, benar itu, seperti yang tertulis di BAP?" jaksa mempertanyakan.

Menjawab hal itu, dia mengaku jumlah tersebut hanya diperkirakan saja.

"Biasanya kan, begitu. Ada persen-persennya," dia menjelaskan.

Pernyataan itu kemudian disanggah Sarjono. Dia menegaskan, tidak pernah menerima seperti yang disebutkan.

Baca: Terima 240 Orang, Berikut Rincian Formasi Penerimaan CPNS Kota Jambi

Baca: Fasha: 50 Jabatan Struktural Masih Kosong

"Untuk jumlah seperti yang disebutkan, saya tidak pernah terima," Sarjono menyanggah.

Untuk diketahui, kasus ini menjerat empat terdakwa. Di antaranya, Sarjono sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo selaku Pengguna Anggaran (PA), Kembar Nainggolan selaku Kabid Pertanian Tebo sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Faisal Utama selaku Kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa, dan Jonaita Nasir selaku pemilik proyek.

Keempatnya diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek Pengadaan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Dari proyek 100 persen, pekerjaannya baru diselesaikan sekitar 80,799%, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4).

Baca: Polisi Dapatkan Keberadaan Pemesan Ribuan Benih Lobster Mutiara yang Diamankan Beberapa Waktu Lalu

Baca: VIDEO: Puluhan Sumur Minyak Ilegal Segera Ditutup, Satu Sumur Ilegal Hasilkan 40 Drum Perhari

Baca: Gebyar Kemerdekaan 2018, PLN Beri Diskon 50 Persen untuk Tambah Daya

Perbuatan keempat terdakwa secara primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsidair, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: 200 ASN Ikuti Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana

Baca: Penemuan OTK, Dinsos Sarolangun Serahkan ke RSJ Jambi

Baca: Lahan Diklaim Warga, Pembangunan Rumah Nelayan di Kecamatan Mendahara Ditunda

Baca: Kejaksaan Lakukan Pelimpahan Tahap 2 Kasus Penadah Motor Indri

Penulis: Mareza
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved