Pelemahan Rupiah

Bahas RAPBN 2019, Anggota DPR dari Fraksi Partai Oposisi Persoalkan Pelemahan Rupiah pada Menkeu

DPR menggelar agenda rapat paripurna pembahasan RAPBN 2019 pada Selasa (4/9/2018) siang yang turut dihadiri pemerintah melalui

Bahas RAPBN 2019, Anggota DPR dari Fraksi Partai Oposisi Persoalkan Pelemahan Rupiah pada Menkeu
(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - DPR menggelar agenda rapat paripurna pembahasan RAPBN 2019 pada Selasa (4/9/2018) siang yang turut dihadiri pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Ketika rapat baru mau dimulai, ada interupsi dari sejumlah anggota Dewan yang berasal dari fraksi partai oposisi dan disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di ruang rapat.

Baca: Nilai Tukar Rupiah Merosot, Wapres Minta Masyarakat Bantu Kurangi Impor Barang-barang Mewah Ini

"Terkait kurs mata uang asing yang kini sudah mencapai hampir mendekati Rp 15.000, ini selalu dikatakan Pak Presiden di hadapan rakyat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak perlu dikhawatirkan. Ini untuk diketahui, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena begitu banyak komoditas pangan kita yang impor," kata anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, yang pertama kali mengajukan interupsi.

Menurut Bambang, Indonesia sangat rentan terhadap tren pelemahan rupiah. Bahkan, Bambang menyebut Indonesia sebagai negara yang terparah terkena dampak pelemahan rupiah.

"Selalu Pak Presiden mengatakan bahwa kurs dollar AS menguat di beberapa negara. Memang benar, ada pengaruhnya di beberapa negara, tetapi kondisi yang dialami Indonesia adalah yang terparah," tutur Bambang.

Anggota Dewan lain, yakni Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat, mengingatkan Sri Mulyani akan bahaya krisis ekonomi seperti tahun 1998 silam. Michael juga mempertanyakan kenapa di tengah gejolak perekonomian saat ini pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan seperti yang dilakukan tahun 2015 lalu.

Baca: Usut Dugaan Mahar, Mantan Komisioner Sebut Bawaslu Cenderung Ingkari Undang-undang

Baca: Selamatkan Cadangan Devisa Negara, Pemerintah akan Tindak Tegas Spekulan Dollar AS

"Ibu Menteri juga selalu bilang tekanan terhadap nilai tukar dikarenakan kondisi di negara lain, kayak Turki, Argentina. Nanti minggu depan ada negara lain yang krisis, kita menyalahkan kondisi mereka lagi, tolong ini dijelaskan secara jujur, Bu Menteri," ujar Michael.

Anggota Dewan lainnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Haerudin, menyinggung tentang risiko utang yang dinilai berpotensi meruntuhkan stabilitas negara. Haerudin meminta agar beban utang pemerintah jangan terlalu besar.

Sejumlah pandangan itu belum ditanggapi Sri Mulyani karena pimpinan sidang, Agus Hermanto, minta agar agenda sidang dilanjutkan terlebih dahulu. Sri Mulyani pun mulai membacakan tanggapan pemerintah terhadap masukan sejumlah fraksi atas RAPBN 2019 dalam rapat paripurna sebelumnya.

Baca: Diduga Lakukan Prilaku Seksual Kriminal, CEO Sekaligus Pendiri JD.com 16 Jam Ditahan Polisi

Baca: Hasil Akhir Capaian Medali Asian Games 2018, Selain Indonesia 4 Negara Ini Juga Pecahkan Rekor

Baca: VIDEO: Krisis Turki Masih Ganggu Pasar, Investor Fokus pada Sektor dan Perusahaan Ini

Editor: fifi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved