Ungkap Dugaan Korupsi Dana PAUD Rp 1,068 M, Penyidik Kejari Jambi Agendakan Periksa Tiga Saksi

Dalam kasus ini, Hairiya diduga korupsi dana PAUD sekitar Rp 1,068 miliar dari total anggaran yang dikucurkan dari tahun 2014-2016

Ungkap Dugaan Korupsi Dana PAUD Rp 1,068 M, Penyidik Kejari Jambi Agendakan Periksa Tiga Saksi
tribunjambi/mareza sutan aj
Mantan Ketua Lembaga PAUD percontohan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Capacity Building Center (CBC) berinisial H, langsung dijebloskan ke Lapas kelas II A, Jambi, Senin (13/8/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi kembali akan memanggil tiga saksi untuk tersangka Mantan ketua lembaga PAUD Percontohan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM) Murni dan Capacity Building Center (CBC), Hairiya.

Hingga saat ini, tim penyidik masih mendalami kasus dugaan korupsi dana intensif guru honorer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun anggaran 2014-2016 di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jambi, Ikrar membeberkan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil tiga saksi lagi untuk Hairiya.

Harapannya, saksi tersebut dapat kooperatif dalam kesaksian di depan Penyidik.

"Kita akan panggil saksi lagi tiga orang, dalam waktu dekat. Kita usahakan dalam minggu ini," ujarnya.

Baca: Selain Gratifikasi, KPK Dalami Dugaan TPPU di Kasus Korupsi yang Libatkan Zumi Zola

Ikrar mengatakan dalam penyelidikan tersangka menurutnya memberikan keterangan yang berbelit-belit.

"Tersangka ini selalu berbelit-belit. Kita minta kooperatif bongkar semuanya," kata dia.

Sebagai informasi, Hairiya ditahan usai diperiksa selama empat jam oleh tim Kejari Jambi pada Senin (13/8/18).

Dalam kasus ini, Hairiya diduga melakukan korupsi dana PAUD sekitar Rp 1,068 miliar dari total anggaran yang dikucurkan dari tahun 2014-2016.

Baca: VIDEO: Akhirnya, Tersangka Dugaan Korupsi Insentif Guru Honorer PAUD Dijeblos ke Penjara

Secara rinci, pada tahun 2014 nilai anggaran sebesar Rp 6,95 miliar. Tahun 2015 dengan anggaran Rp 5,246 miliar. Terakhir, tahun 2016 dengan nilai anggaran Rp 7,98 miliar.

Secara primair, tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsidair, perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved