Vaksin MR Mengandung Babi dan Sel Manusia, MUI: "Sama Seperit Kasus Vaksin Untuk Jemaah Haji"

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat (MUI Kalbar) HM Basri Has membenarkan kabar soal vaksin Measles Rubela (MR) positif mengandung babi dan diploid human cell atau sel manusia.

Ia mengatakan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI telah melakukan pemeriksaan awal pada kandungan vaksin MR.

"LPPOM sudah melakukan pemeriksaan. Sementara ini ditemukan ada unsur babi dan organ manusia. Hasilnya seperti itu, kami kontak terus dengan MUI Pusat," ungkapnya, Minggu (19/8/2018) sore.

Karena dua bahan yang diharamkan Komisi Fatwa MUI itu, LPPOM MUI tak bisa memberikan sertifikat halal.

Basri pun mengatakan bahwa Menteri Kesehatan meminta MUI mengeluarkan fatwa alternatif.

"Namun, karena program imunisasi ini sudah berjalan sekitar 20-an hari dan jadwal hanya sampai September. Menteri Kesehatan meminta kepada MUI agar mengeluarkan fatwa alternatif terkait hal ini," terangnya.

Ia melanjutkan, MUI Kalbar mendapat konfirmasi dari MUI Pusat bahwa rapat pleno akan digelar terkait persoalan vaksin ini.

"Selasa (21/8/2018) MUI Pusat akan rapat pleno untuk menentukan mengambil seperti sikap apa. Jadi karena itu, kami dari MUI Provinsi Kalbar belum bisa memberi kepastian fatwanya," imbuhnya.

Dilansir Tribun-Video.com dari TribunPontianak.co.id, Basri tak menampik bahwa masalah kandungan babi pada vaksin ini sama seperti kasus vaksin meningitis untuk haji yang dulu pernah terjadi.

"Dulu kan begitu juga, ada unsur babi. Namun, waktu itu dikeluarkan fatwa pemberian vaksin diperbolehkan karena darurat. Karena orang sudah mau berangkat haji dan tidak bisa masuk ke Arab Saudi kalau tidak divaksin, maka diberlakukan unsur darurat," katanya.

"Sekarang kan sudah ditemukan vaksin meningitis yang sudah halal. Begitu juga harapannya terhadap vaksin MR ini. Namun, kita belum bisa mendahului. Kita tunggu hasil kepastiannya hari Selasa nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Kamis (2/8/2018), surat dari Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung viral di media sosial.

Surat tersebut berisi pemberitahuan sial penundaan pemberian vaksin MR lantaran belum dinyatakan halal.

"Kami tidak pernah menyatakan haram ya. Hanya untuk vaksin MR belum ada sertifikasi halalnya. Jadi pemberitaan di media sosial jangan keliru apalagi sampai mem-bully pemerintah," kata Sekretaris Umum MUI Kepulauan Bangka Belitung Ahmad Luthfi kepada Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

Dirinya pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah setempat soal polemik vaksin MR.

"Kalau proses sertifikasinya dijalankan tentu tidak ada masalah. Perlu menjadi perhatian bagi perusahaan yang memproduksi, bukan hanya pemerintah," tambahnya.

Simak video di atas. (Tribun-Video.com/Eleonora Padmasta EW)