Kasus Perambahan

Kasus Perambahan Hutan - Saksi Ahli: Perambahan dan Penggerak Miliki Konsekuensi Hukum yang Sama

S Sihabuddin jelaskan tentang teori dan pendapatnya dalam menanggapi kasus dugaan perambahan hutan TNKS di Pengadilan Negeri Jambi,

Kasus Perambahan Hutan - Saksi Ahli: Perambahan dan Penggerak Miliki Konsekuensi Hukum yang Sama
TRIBUN JAMBI/MAREZA SUTAN AJ

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - S Sihabuddin jelaskan tentang teori dan pendapatnya dalam menanggapi kasus dugaan perambahan hutan TNKS di Pengadilan Negeri Jambi, Senin (30/7/18). Dalam keterangannya, dia menjelaskan peran polisi dalam kronologi penangkapan terduga perambah hutan TNKS pada Januari 2018 lalu.

"Fungsi polisi sedikitnya ada tiga. Yang pertama, menjalankan keamanan. Kemudian, penegakan hukum. Yang terakhir, pengayoman. Dalam kasus ini, fungsi polisi termasuk dalam fungsi penegakan hukum dan pengayoman," kata dia.

Baca: Hingga Saat Ini Tercatat 168 Hektare Lahan dan Hutan yang Terbakar di Provinsi Jambi

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim pun mempertanyakan tentang diskresi. Dia mengatakan, diskresi merupakan kebijakan berdasarkan norma hukum tapi belum diatur dalam undang-undang. 

Menanggapi kasus penangkapan terduga perambah hutan tersebut, Sihabuddin mengatakan, itu masih termasuk dalam fungsi pengamanan, belum termazum ke dalam diskresi.

"Masuk ke dalam pengamanan, belum ke dalam diskresi. Dalam hal itu, aparat hanya mengamankan agar kasus diselesaikan baik-baik," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Penasihat Hukum (PH) keempat terdakwa, Henry David Oliver menanyakan tentang kesamaan konsekuensi hukum, antara pelaku perambahan dan penggerak. Sihabuddin mengatakan, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Selanjutnya, PH kembali menanyakan tentang pasal 94 dan undang-undang Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A). Dia menanyakan tentang konsekuensi hukum dalam organisasi terstruktur.

Baca: Rakor Pengawasan Koperasi bagi Aparatur dan Gerakan Koperasi Kab/Kota se-Provinsi Jambi

Baca: Kasus Perambahan Hutan -  Berikan Keterangan, Jaksa Hadirkan Dua Saksi Ahli

Dia mengatakan, benar secara normatif perlu kestrukturan, namun tidak jika dikaji secara sosial.

"Benar, secara normatif. Secara sosial tidak dibutuhkan makna pengorganisasian," katanya.

Dia pun turut menyampaikan sejarah pidana tradisional (konvensional)

"Zaman dulu, pidana merupakan penyengsaraan yang dilakukan lembaga resmi. Dalam perkembangannya pidana berubah, dari bentuk penyengsaraan ke arah pembinaan," kata dia.

Dia menganalogikan, penyengsaraan itu dapat berupa penahanan sebelum terdakwa menerima vonis. Meski begitu, ketika Majelis Hakim memutuskan perkara, penahanan vonis Majelis Hakim akan dikurangi dengan masa penahanan yang pernah dijalani.

Untuk diketahui, kasus ini menjerat empat orang sebagai terdakwa. Di antaranya, Ahmad Azhari, Abu Hasyim, Maardi, dan Indra Jaya.

Mereka diduga melakukan perambahan hutan di wilayah TNKS pada Januari 2018 lalu.

Baca: Gubernur DKI Jakarta Diklaim Langgar Aturan Perombakan Pejabat, Anies Sebut Komisi ASN Berpolitik

Baca: Kisruh di PDAM Tirta Mayang Sudah Diserahkan ke APIP

Baca: Gadai Emas Berkah Tawarkan Hadiah Utama Umroh

Penulis: Mareza
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved