Blak-blakan Ditanya Alasan Pencopotan Pejabat, Pemprov DKI Beri KASN Guntingan Koran

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memberi

Blak-blakan Ditanya Alasan Pencopotan Pejabat, Pemprov DKI Beri KASN Guntingan Koran
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

TRIBUNJAMBI.COM- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memberi alasan pencopotan pejabat yang dilakukan.

Kata Sofian, Pemprov DKI hanya menyerahkan bukti berupa potongan berita di media massa terkait kinerja pejabat tersebut.

"Ada hasil pemeriksaannya yang ditandatangani yang bersangkutan, itu yang seharusnya dijadikan bahan bukti. Nah sekarang yang dikirim ke kita cuma guntingan guntingan koran. Itu kan bukan barang bukti kalau cuma guntingan koran," ujar Sofian ketika dihubungi, Senin (30/7/2018).

Sofian mengatakan, biasanya seorang pejabat distafkan karena melakukan pelanggaran.

Ini berbeda jika pejabat itu hanya dirotasi ke jabatan lain dengan tingkat eselon yang sama.

Baca: Usai Bertemu SBY, Prabowo Pastikan Gerindra dan Demokrat Berkoalisi

Baca: Gegerkan Panggung Americas Got Talent, Ini Sosok ilusionis The Sacred Riana Sebenarnya

Baca: Penyidik KPK Panggil Bupati Bandung Barat Terpilih Aa Umbara Sutisna

Dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sejumlah pejabat distafkan tanpa tahu penyebabnya.

Salah satunya adalah mantan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

Sofian mengatakan seharusnya ada bukti berupa berita acara pemeriksaan terhadap pejabat yang distafkan itu.

"Kalau dari bukti-bukti itu yang bersangkutan memang kinerjanya rendah setelah digaji tinggi, memang boleh diberhentikan atau didemosi," kata Sofian.

Namun, pemberhentian juga tidak bisa sewenang-wenang.

Pejabat terkait harus diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dicopot.

Oleh karena itu, KASN pun menilai perombakan pejabat yang dilakukan Anies melanggar prosedur.

"Kami tidak mempersoalkan kewenangan gubernur, gubernur memang mempunyai kewenangan. Tetapi pemberhentian seorang pegawai juga harus ada alasannya, jangan karena gubernurnya enggak senang, dipecat, diganti begitu saja," ujar Sofian.

"Ini kan bukan dirotasi, padahal mereka masih lama dari usia pensiun. Bayangkan misalnya seorang pimred dipecat jadi calon wartawan. Itu yang terjadi," tambah dia.

Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved