Inspektorat Muarojambi Ingatkan Kades: Dana Desa Bukan untuk Main-main

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan untuk lebih transparan. Hal ini dikarenakan peraturan mengenai pelaksanaan dari DD dan ADD saat ini jauh lebih ketat.

Ini disampaikan oleh Kepala Inspektorat Muarojambi, Budhi Hartono belum lama ini. Ia mengatakan bahwa jika pelaksanaan dari DD dan ADD tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan makan hukum yang akan bertindak.

"Masalah pelaksanaan keuangan di desa itu harus sesuai aturan. Karena sekarang ini untuk pengawasan dana desa itu tidak hanya dari aparat penegak hukum (APH) atau aparat penegakan internal pemerintahan (APIP) saja," jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa dalam hal pengawasan, masyarakat juga berhak untuk menjadi kepengawasan dana tersebut. Selain itu, Ia juga mengungkapkan bahwa kebanyakan ditemukan adanya tindakan mark up dan juga pekerjaan fiktif.

"Bekerjalah sesuai dengan aturan, jangan melakukan mark up dan pekerjaan fiktif, masalah kebanyakan yang ditemukan semuanya seperti itu," sebutnya.

Untuk Itu, Budhi berharap agar pihak desa untuk dapat bersinergi ataupun melalukan konsultasi pada pihak Inspektorat dalam mengelola ataupun penerapan DD dan ADD. Ia mengaku bahwa pihaknya selalu terbuka jika ada pihak desa yang ingin melakukan konsultasi.

"Kita selalu terbuka dan tidak tertutup. serta kita pun juga bersedia memberi masukan kepada pihak desa khususnya di setiap desa dan tentang penerapan dana ADD atau DD harus berhati-hati," terangnya.

"Kita berharap setiap di desa itu jangan sampai mereka menyalagunakan dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, karena anggaran yang sudah diturunkan ke desa bukan untuk dimain-mainkan," pungkasnya.