Kasus Money Politics

Jaksa Tampik Pledoi Terdakwa Kasus Dugaan Money Politics, Ini Alasannya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menampik pembelaan yang diajukan dua terdakwa kasus dugaan money politics Pilwako Jambi

Jaksa Tampik Pledoi Terdakwa Kasus Dugaan Money Politics, Ini Alasannya
TRIBUN JAMBI/MAREZA SUTAN AJ
Terdakwa money politics. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menampik pembelaan yang diajukan dua terdakwa kasus dugaan money politics Pilwako Jambi, Rabu (25/7/18).

JPU menilai, pembelaan yang dilakukan Hermansyah (35) dan Afif Amrullah (30) melalui Penasihat Hukum tersebut, terkesan mengada-ada.

Baca: Bupati Berharap Pemkab dan Kejaksaan Bersinergi

"Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut, jelas sekali bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan (Pledoi) adalah sangat tidak berdasar, dan mengada-ada saja. Semua hal yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan, maupun surat tuntutan sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan," kata JPU Roniul Mubaroq.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan kenyataan yang ada. JPU telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan begitu, menurut JPU, dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan melanggar. 

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016," tambah JPU Handoko.

Baca: Bupati Romi Terus Kampanyekan untuk Tidak Menanam Sawit

Baca: Kota Jambi Segera Miliki Rumah Panti 

Oleh sebab itu, kata jaksa, Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan yang mereka ajukan.

Untuk diketahui, sidang ini menjerat dua orang terdakwa. Keduanya adalah Hermansyah (35) dan Afif Amrullah (30). Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A Ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf c Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI nomor: 01 tahun 2015 Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, terdakwa dituntut dengan 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 1 bulan.

Sidang akan kembali dilanjutkan besok, Kamis (26/7/18) dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim.

Baca: Pemkab Tanjabtim Wujudkan Pengembangan Kopi Liberika, Kerjasama dengan PetroChina

Baca: Bupati Masnah Terima Naskah Hibah dari Kementerian ESDM

Baca: Bupati Muarojambi Tetapkan 8 Prioritas Pembangunan Kab. Muarojambi

Penulis: Mareza
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved