Dewan Soroti Dana Transfer Pemkot Jambi dan Tenaga Kontrak Berlebih yang Jadi Temuan BPK

DPRD Kota Jambi menyoroti beberapa hal atas pertanggungjawaban APBD Kota Jambi tahun anggaran 2017.

Penulis: Rohmayana | Editor: Teguh Suprayitno
Tribun Jambi/Rohmayana
Rapat DPRD Kota Jambi menanggapi LKPJ 2017 Pemkot Jambi 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- DPRD Kota Jambi menyoroti beberapa hal atas pertanggungjawaban APBD Kota Jambi tahun anggaran 2017.

Beberapa hal yang menjadi sorotan diantaranya PAD, dana transfer, aset hingga tenaga kontrak di beberapa OPD yang kelebihan, sehingga membebani APBD.

Seperti yang disampaikan oleh Darmawan dari Fraksi Gerindra. Pihaknya mempertanyakan beberapa aset yang tidak dapat ditelusuri dan juga kelebihan tenaga kerja kontrak di 5 OPD. "Akibat kelebihan tersebut APBD kita terbebani Rp 5,81 miliar," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Supranoto dari Fraksi PDIP. Menurutnya kelebihan tenaga kontrak tersebut menjadi pertimbangan DPRD Kota Jambi dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2017.

Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Junaedi Singarimbun ikut mempertanyakan temuan BPK terhadap kelebihan tenaga kontrak tersebut.

"Nanti tentu kita harapkan pemerintah dapat menjawab itu melalui paripurna selanjutnya," katanya.

Dia menyampaikan bahwa ada kelebihan tenaga kontrak yang membebani APBD sekitar Rp 5,81 miliar sehingga diharapkan pemerintah dapat menjelaskan rincian atas penggunaan anggaran tersebut.

"Karena memang kita lihat ada beberapa SKPD justru kekurangan tenaga honor seperti dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan dan kawasan pemukiman," katanya.

Menurut pandangannya, kelebihan anggaran ini salah satunya dipicu oleh perekrutan tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga persebarannya tidak merata.

"Tentunya nanti setelah ada jawaban dari eksekutif kami akan menjawab melalui pandangan fraksi dan kami akan memberikan solusi nanti seperti apa ke depannya," katanya.

Menanggapi hal ini Wakil Walikota Jambi Abdullah Sani mengatakan bahwa secara umum iya legislatif memang memiliki kewenangan untuk menyampaikan pandangan terhadap pertanggungjawaban anggaran tahun 2017.

"Kami menanggapi positif terkait hal itu tentunya ini untuk kesempurnaan dan harus ditanggapi serius," katanya.

Kata dia jika ada kekurangan, pihak legislatif sudah sewajarnya memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah dari segi apapun. "Mudah-mudahan ini dapat segera kita tindaklanjuti," katanya.

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved