Belum Satupun Camat di Muarojambi Mengajukan Jadi PPAT

Mekanisme yang ada dikatakan oleh Pepen, apabila camat berkeinginan untuk menjadi PPAT harus mengajukan permohonan menjadi PPAT.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Deni Satria Budi
TRIBUNJAMBI/SYAMSUL BAHRI
Pepen, Kepala Kantor Pertanahan Muarojambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Para camat yang ada di Kabupaten Muarojambi, belum ada yang mengajukan diri menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Padahal camat diberikan kesempatan sekaligus sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan beberapa mekanisme yang ada.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Pepen mengatakan,
hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/1998 yang selanjutnya diubah dalam PP nomor 24/2016 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa camat dapat ditunjuk menjadi PPAT oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agraria/ Pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional), apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT. Dalam hal ini camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Baca: Lemah, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS Berada Pada Level Rp 14.360

Mekanisme yang ada dikatakan oleh Pepen, apabila camat berkeinginan untuk menjadi PPAT harus mengajukan permohonan menjadi PPAT. Ini berlaku hanya saat Ia menjadi camat dan selama ini belum ada camat yang mengajukan.

“SK PPAT dikeluarkan dari Kantor Wilayah (Kanwil). Jadi, biasanya bersama- sama saat mengajukan, dan begitu juga pelantikannya. Tapi, selama ini belum ada yang mengajukan," jelas Pepen, Kamis (28/6).

Dengan camat menjadi PPAT bilang Pepen, warga bisa lebih cepat saat mengurus akta tanah dan lainnya. Hal itu karena camat menguasai wilayah dan lebih mengetahui kondisinya, dan sosialisasi lebih cepat dilakukan karena langsung koordinasi dengan desa.

Baca: 5 Bencana yang Pernah Hampir Membuat Bumi Kiamat, Diantaranya Letusan Toba

Terkait dengan hal kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat yang selama ini menjadi momok permasalahan, Wakil Ketua DPRD kabupaten Muarojambi, Edison, saat di konfirmasi mengharapkan Bupati mendorong agar para camat bisa mengajukan diri sebagai PPAT.

“Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik, pengurusan sertifikat bisa cepat, dan masyarakat terbantu. Kita harap bupati mendorong hal itu,” jelasnya melalui via telepon, Jumat (29/6).

Munculnya sertifikat itu, tentunya akan muncul pajak terhadap negara dengan begitu PAD dari pajak akan meningkat.

Baca: PVMBG Catat Terjadi Erupsi Gunung Agung Dengan Tinggi Kolom Abu Mencapai 2.000 Meter

Sementara itu, Wakil Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menyikapi tentang persoalan camat yang belum jadi PPAT. Menurutnya, ia akan mengkoordinasikan dengan bupati. Sebab baru-baru ini ada rolling camat dan pihaknya masih menata organisasi dan administrasi.

“Jika jabatan rangkap sebagai PPAT bisa dan sepanjang tidak melanggar Undang-undang, nanti kita sampaikan ke bupati. Karena kebijakan ada di beliau. Apalagi jika ketentuan itu bisa mendorong tumbuhnya PAD dari sektor pajak," sebutnya melalui telepon, Jumat (29/6).(*)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved