Sarno Mengaku Tak Dapat Apa-apa, Sidang Kasus Bansos untuk Kelompok Tani

Disampaikannya, memang ada beberapa anggotanya yang menerima, meski dia tak tahu pasti jumlahnya.

Sarno Mengaku Tak Dapat Apa-apa, Sidang Kasus Bansos untuk Kelompok Tani
Tribun Jambi/Mareza Sutan AJ
Sidang dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Muaro Jambi 2007 atas terdakwa Muhammad Jamaah. Azizuddin hadir di persidangan sebagai saksi. 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Muarojambi, Senin (28/5/18).

Saksi yang dihadirkan, dihadirkan untuk terdakwa M Jamaah.

Sarno merupakan satu di antara ketua kelompok tani di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.

Dalam kesaksiannya, dia mengaku tidak banyak tahu mengenai kasus tersebut.

"Saya tidak tahu. Waktu itu saya ke Sabak, ada hajat di sana," kata dia.

Dia mengatakan, memang ada pembagian bibit gratis saat itu. Namun, kata dia, bibit-bibit itu hanya dibagikan kepada yang memiliki lahan.

Disampaikannya, memang ada beberapa anggotanya yang menerima, meski dia tak tahu pasti jumlahnya. Namun, dia mengaku tidak menerima apa-apa saat itu.

"Saya waktu itu tidak tahu. Pas saya lihat lagi, sudah habis," kata dia.
Sarno pun mengaku tidak memiliki lahan. Ditambahkannya, dia tidak mendapat bibit seperti yang didapatkan beberapa petani lain.

"Saya tidak punya lahan. Tidak ada (dapat bibit)," kata dia.

Untuk diketahui, kasus ini bermula pada 2007 saat Koperasi Multi Usaha Mandiri yang beralamat di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mengajukan diri sebagai calon peserta program bantuan perkuatan dalam bidang produksi kepada Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2007.

Namun, data dan dokumen proposal pengajuan yang diusulkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saat itu, Muhammad Jamaah menjabat sebagai bendahara Koperasi Multi Usaha Mandiri.

Dengan data fiktif tersebut, Koperasi Multi Usaha Mandiri lolos seleksi verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta program serta menerima bantuan dana sebesar Rp 975 juta. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka, berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp 975 juta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dakwaan primair, Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP.

Penulis: Mareza
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved