Kritisi Perpres THR, Fadli Zon: Ini Tahun Politik, Pemerintahan yang Lalu Juga Sama

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap ada motif politik secara implisit dalam pengesahan

Kritisi Perpres THR, Fadli Zon: Ini Tahun Politik, Pemerintahan yang Lalu Juga Sama
Fadli Zon 

TRIBUNJAMBI.COM- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap ada motif politik secara implisit dalam pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Hari Raya ( THR) serta gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Menurut Fadli Zon, hal itu juga biasa dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya saat tahun politik.

"Jadi kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik, lah, biasa. Saya kira pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Ia mengatakan, setiap perpres semestinya mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Dalam perpres tersebut, Fadli belum melihat melihat pertimbangan tersebut.

Menurut Fadli, semestinya dalam memberikam THR, pemerintah mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer yang telah mengabdi kepada negara.

Baca: Kembali dari Polandia, Egy Maulana Vikri Bergabung dengan Timnas U19

Baca: Sebelum Bunuh Diri, Remaja di Inggris Ini Telpon Nomor Darurat, Ungkap Pelecehan Ayah Tirinya

Baca: Suami Selingkuh, Ibu Ini Tega Lakukan Ini Terhadap Anaknya

Fadli menilai bahwa mereka juga layak memperoleh THR meskipun status pengangkatan kepegawaiannya belum jelas.

"Mereka (honorer) udah banyak mengabdi, harusnya bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan permasalahan honorer ini menjadi pegawai negeri atau ada kejelasan status. Atau malah mereka yang diberikan THR karena mereka sudah mengabdi. Kan datanya ada," kata politisi Partai Gerindra itu.

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

"Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Halaman
12
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved