3.547 KK di Sarolangun Belum Terima KPM, Ternyata Ini Penyebabnya

masih ada 3.547 kepala keluarga atau sekitar 35 persen yang belum menerima dana bantuan dari Kementerian Sosial

3.547 KK di Sarolangun Belum Terima KPM, Ternyata Ini Penyebabnya
Tribun Jambi
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Progres penyaluran dana bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2014 - 2018, di Kabupaten Sarolangun baru mencapai 65 persen.

Namun, saat ini, masih ada 3.547 kepala keluarga atau sekitar 35 persen yang belum menerima dana bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun mencatat keterlambatan penyaluran dana KPM ini karena kesalahan pencetakan nama dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 1.926 KPM PKH. Akibatnya, tidak semua bantuan bisa disalurkan.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Sarolangun yang berhak menerima bantuan dari pemerintah sebanyak 10.260. Pada 2014 jumlah KPM di Sarolangun hanya 2,727, jumlah ini meningkat setelah ada perluasan wilayah penerima dimulai pada 2015.

Baca: Pilu! Di Hari Tewasnya Ipda Yudi Rospuji Oleh Para Napi, Anak Bungsunya Lahir Dalam Keadaan Yatim

Baca: Disbunak Tanjabtim Berikan Bantuan 20 Ribu Batang Bibit Pinang Kepada Petani

Mereka terbagi dalam tiga komponen: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan meliputi anak sekolah, balita hingga lansia. Setiap tahun mereka akan menerima Rp 1, 8 juta lebih.

Kabid Pelayanan PKH Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Asmiarti, mengatakan, jumlah penerima KKS KPM terbesar berada di Kecamatan Singkut, dengan total penerima sebanyak 1.698 keluarga. Disusul Kecamatan
Pelawan 1342 keluarga, dan Kecamatan Air Hitam 1072. Selanjutnya kecamatan Sarolangun, Mandiangin, dan disusul kecamatan lainnya, dan jumlah penerima bantuan terendah berada di Kecamatan Limun.

"Paling banyak Singkut, baru Pelawan terus Air Hitam. Paling sedikit di Kecamatan Limun," katanya, Rabu (9/5).

Ia juga mengatakan jika jumlah KPM di Kabupaten Sarolangun terus berkurang setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya perbaharuan data yang dilakukan petugas setiap bulannya. "Kita boleh mengurangi penerima tapi tidak boleh menambah, karena ini program pusat. Kalau kita cek ekonominya sudah mapan dia tidak terima bantuan lagi," terangnya.

Juwanto mengimbau pada semua masyarakat di setiap kecamatan, jika ada warga penerima KPM di daerahnya yang telah mapan secara ekonomi, agar segera melaporkan pada pihaknya. Hal itu untuk pembaharuan data, agar keluarga yang telah mampu tidak lagi menerima bantuan. "Ini karena kecemburuan sosial tinggi, kita tidak ingin ada masalah," katanya.

Namun pada 2019 mendatang akan ada perubahan data yang memungkinkan penambahan jumlah KPM penerima bantuan pemerintah, karena ada pemerintah ingin mencapai 15 ribu penerima KPM yang saat ini baru mencapai angka 10 ribuan.

Penulis: Teguh Suprayitno
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved