Pilkada Serentak

Tak Lapor LHKPN, Cakada Terpilih Tidak Dapat Dilantik

Calon kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 2018 terancam tak dilantik jika belum menyerahkan Laporan Harta

Tak Lapor LHKPN, Cakada Terpilih Tidak Dapat Dilantik
TRIBUNJAMBI/ANDIKA ARNOLDY
KPU, KPK dan calon kepala hadiri Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pembekalan calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada dan deklarasi LHKPN. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Calon kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 2018 terancam tak dilantik jika belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi mengatakan,  bagi calon kepala daerah wajib melaporkan LHKPN. Sebab, harta kekayaan calon sebelum terpilih hingga sudah terpilih harus diketahui.

Dia mengatakan hal ini tidak main-main karena sanksi yang diberikan juga sangat tegas yakni tidak dapat dilantik meski sudah terpilih.

Baca: Hari Buruh - SBSI Provinsi Jambi Gelar Bakti Sosial, Ini Komentar Tentang TKA

Dia juga menyebut, langkah itu diwacanakan dengan semangat memunculkan semangat pejabat negara yang bersih.

"Kita ingin mendorong tercipatanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Salah satunya calon itu melaporkan harta kekayaannya sebagaimana mekanisme yang diatur KPK," ujar Sanusi, Senin (30/4).

Dia mengatakan para calon kepala daerah disyaratkan untuk melaporkan LHKPN sebelum pemilihan kepala daerah di masing-masing wilayah pada 27 Juni 2018 nanti. Dan, katanya, calon petahana akan menjadi yang paling diwajibkan untuk melapor kekayaan mereka.

"Calon petahana asumsinya kan dia penyelenggara negara dan wajib untuk melapor itu akan berpengaruh dilantik atau tidak," jelasnya .

Baca: MA Tolak Kasasi Jaksa Soal Kasus Istri Bupati Batanghari

Baca: Hari Buruh - Polresta Jambi Siapkan 500 Personel untuk Pengamanan

Penulis: andika
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved