Honor Kegiatan Dihapus, Diganti Tunjangan Penghasilan Pegawai. ASN Mengeluh

Meskipun pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Kota Jambi sudah cukup besar,

Honor Kegiatan Dihapus, Diganti Tunjangan Penghasilan Pegawai. ASN Mengeluh
tribunjambi/rohmayana
Senin (19/2) PJs Walikota Jambi M. Fauzi menjadi inspektur upacara apel yang digelar oleh Pemkot Jambi saban minggunya. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Meskipun pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Kota Jambi sudah cukup besar, namun masih banyak ASN yang mengeluh. Sebab, honor kegiatan terhitung Januari 2018 dihapus dan diganti dengan TPP.

Terkait hal ini, ternyata banyak ASN yang mengeluhkan kondisi ini. “Iya, sekarang honor kegiatan dihapus. Terus kadang kita kerja sampai malam. Kegiatan juga kadang sampai sore. Sedangkan ASN lain yang tidak ikut lembur atau tidak ada tugas diluar jam kantor tetap mendapatkan TPP yang sama dengan kita. Rasanya tidak adil. Kita yang lebih banyak bekerja, jumlah TPP nya sama dengan yang pekerjaannya biasa saja. Enak seperti dulu,” ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

Baca: Black Out Munir, Hikayat Kematian Munir yang Dipentaskan Teater Payung Hitam

Sementara Budidaya, Sekda Kota Jambi mengakui telah mendengar banyaknya keluhan dari ASN Kota Jambi terhadap penghapusan honor kegiatan dan diganti dengan TPP. Sebab menurutnya hal tersebut adalah rekomendasi dari KPK RI.

“Saya juga sudah mendengar banyaknya keluhan dari pegawai kita. Rata rata jumlah TPP kan sama. Ada pegawai yang kerjanya banyak, tapi dapatnya sama dengan yang kerjanya sedikit. Ini karena Pemkotkan sangat konsen dengan imbauan KPK RI agar honor kegiatan dihapuskan dan tidak diberikan sama sekali,” jelasnya.

Dikatakan Budidaya, kedepan Pemkot akan melakukan evaluasi terhadap penghapusan honor kegiatan dan pemberian TPP ini. Ini terkait masih banyaknya keluhan yang disampaikan oleh ASN Kota Jambi.

“Nanti kita evaluasi lagi. Pada semester pertama inikan kita sudah lihat bagaimana dan memasuki semester kedua apakah akan kita ubah atau tidak. Yang pastinya akan kita evaluasi. Kebijakan ini bisa diubah,” ujarnya.

Baca: Dewan Minta Distribusi Guru Merata, Masih Ada Anggapan Sekolah Favorit dan Tidak

Baca: Saat Pencarian Warga Hilang, Masyarakat Batang Merangin Temukan Aktivitas Diduga PETI

Terkait masih seringnya keterlambatan pencairan TPP, Budidaya meminta kepada seluruh OPD untuk disiplin mengirimkan rekapan absen setiap bulannya maksimal setiap tanggal 10.

“Salah satu penyebab keterlambatan TPP itu karena masih adanya OPD yang terlambat mengirimkan rekapan absen. Terutama kelurahan yang letaknyakan berjauhan. Setiap tanggal 10 itu sudah harus diserahkan,” katanya.

Penulis: Rohmayana
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved