Pemerintah Pusat Kembali Gelontorkan Bantuan Kepada PAUD di Tanjabtim Senilai Rp 3,2 Miliar

Dari 329 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya ada 17 sekolah yang berstatus negeri

Pemerintah Pusat Kembali Gelontorkan Bantuan Kepada PAUD di Tanjabtim Senilai Rp 3,2 Miliar
antara
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Dari 329 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya ada 17 sekolah yang berstatus negeri atau milik pemerintah daerah, selebihnya dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan dana desa.

Meski demikian, terkait pelaksanaan, perizinan operasional, dan kurikulum, kegiatan pembelajaran tetap diawasi dan dievaluasi pihak Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur.

Baca: Disdik Kerinci Usulkan Sejumlah Tunjangan untuk Guru Honorer dan PNS, Ada 5 Item!

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, H Ratijo mengatakan, hal tersebut diakibatkan karena minimnya anggaran untuk pendidikan PAUD.

"Bukan dianaktirikan, tapi memang kondisi keuangan daerah yang minim, dan lebih banyak dialokasikan ke bidang pendidikan formal, SD dan SMP," kata Ratijo, Jumat (13/4).

Selain itu, dikatakan Ratijo, dari jumlah total keseluruhan PAUD yang ada belum semuanya masuk dalam daftar data Dapodik.

"Baru ada 214 sekolah yang masuk dalam Dapodik, selebihnya belum," ujar Ratijo.

Dengan demikian, jika ada anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat, maka yang berhak menerima adalah mereka yang sudah terdaftar tersebut.

Dilanjutkan Ratijo, pada tahun 2018 ini, Pemerintah Pusat kembali menggelontorkan anggaran batuan operasional untuk PAUD di Tanjung Jabung Timur, totalnya mencapai Rp 3,2 miliar.

Baca: FOTO: Tradisi Cuci Kaki Ibu di SMPN 1 Kota Jambi Bikin Haru, Ini Kata Beberapa Wali Murid

Baca: Banyak yang Tak Punya Buku Nikah, Penerbitan Akta Kekahiran Anak di Batanghari Terbentur

"Kalau dibagi, dirata-ratakan setiap sekolah mendapatkan Rp 10 juta," ujarnya.

Bantuan Operasional ini nantinya dapat digunakan pihak pengelola Paud untuk kegiatan operasional sekolah seperti membeli buku, dan bahan bermain.

"Dana ini ditransfer pusat ke bagian Keuangan Pemkab, lalu pihak sekolah mengajukan permohonan ke dinas untuk dicairkan, maka laporan SPJ-Nya nanti disampaikan ke keuangan," pungkas Ratijo.

Penulis: Zulkifli
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved