Kemenkes Kukuh Menolak Menyetujui RPP Sertifikasi Halal Obat-obatan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal masih belum disetujui kementerian atau lembaga terkait. Salah satunya

Kemenkes Kukuh Menolak Menyetujui RPP Sertifikasi Halal Obat-obatan
Intisari
Label Halal 

TRIBUNJAMBI.COM - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal masih belum disetujui kementerian atau lembaga terkait. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Sundoyo bilang alasan menolak obat dimasukkan dalam klausul halal atau tidak adalah akan berdampak pada kekosongan obat.

Pasalnya, lebih dari 95% bahan baku obat masih impor. Menurutnya, jika dilakukan sertifikasi, pasien akan memilih obat yang akan dikonsumsi.

Baca: Beginilah Warganet Memuji Veronica Tan Setelah Resmi Cerai dari Ahok

"Berarti ada perpindahan otoritas pemberian obat dari dokter ke pasien," kata Sundoyo kepada KONTAN, Rabu (4/4).

Selain itu, produksi obat juga akan berbiaya tinggi dengan sertifikasi halal.

Pasalnya, peralatan dan gudang produksi obat halal dan non halal harus dipisahkan.

Maka hal ini akan berdampak pada kenaikan harga obat di pasaran.

Untuk itu, Kemkes tengah koordinasi dengan K/L terkait agar bisa mencari solusi pengaturan sertifikasi obat.

Salah satunya mengusulkan pengaturan pengecualian obat dan alat kesehatan dengan penerbitan peraturan pemerintah lain.

Halaman
12
Editor: suci
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved