Breaking News:

Pegawai Tak Tertib, Pjs Walikota Jambi Akan Lakukan Pembinaan UPTD UPCA

Pjs WaliKota Jambi M Fauzi beberapa waktu lalu sempat melakukan sidak ke kantor UPTD Unit Pengeloa Campuran Aspal (UPCA)

TRIBUN JAMBI/ROHMAYANA
Pjs Wako Jambi, M. Fauzi. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pjs WaliKota Jambi M Fauzi beberapa waktu lalu sempat melakukan sidak ke kantor UPTD Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA) Kota Jambi. Di sana Pjs melihat banyak temuan ketidaktertiban pegawai.

Disampaikan M Fauzi, dengan kejadian beberapa waktu lalu, dirinya akan melakukan penataan dan pembinaan pada UPTD UPCA.

“Saat sidak, banyak ditemukan pegawai yang tidak tertib. Orangnyo banyak dak do, yang ado hadir banyak dak neken absen. Saya selaku Wali Kota tentu wajib membina dan menata kembali Administrasi UPCA perlu ditertibkan,” kata M Fauzi.

Ia menyebutkan, pemeliharaan peralatan dan aset juga menjadi sorotan dirinya. Di sana ada satu dump truck hilang pada 2010 silam.

“Prosesnya gimana, kalau sudah benar prosesnya dia tidak akan muncul di aset. Kalau masih muncul, berarti prosesnya belum jelas. Seharusnya itu sudah ada penghapusan aset. Truk tersebut hilang di rumah sopir, bukan di lokasi kerja,” katanya.

Fauzi juga menyebutkannya, dirinya selaku Pjs Wali Kota Jambi sudah menerima surat rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi terkait pemasalahan Kepala UPCA beberapa waktu lalu. Dalam hal ini dia mengaku akan berhati-hati untuk menindaklanjutinya.

“Ini menyangkut hidup seseorang. Di situ ada sanksi harus mengembalikan kerugian negara Rp 5,12 Miliar dan sanksi berat bagi pimpinan dan pejabat PU saat itu,” jelasnya.

Dalam hal ini sebut Fauzi, sesuai ketentuan dirinya akan berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Jambi, dan Komisi Aparatur Sipin Negara (KASN).

“Dengan BPK kaitan dengan temuan. Dengan KASN menyangkut keterlibatan ASN,” sebutnya.

Semua pejabat yang terlibat berdasarkan rekomendasi BPK sebut Fauzi tetap akan diberikan sanksi sesuai aturan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK memberikan waktu 60 hari.

“Yang terlibat tetap diberikan sanksi. Yang masih dalam kuasa kita, sifatnya administratif, saya sudah perintahkan inspektorat dalam dua minggu ini selesai. Jatuh temponya kan 14 April,” ujarnya.

Namun sebut Fauzi, seperti yang di luar kuasanya, yakni mengembalikan kerugian negara Rp 5,12 miliar ini, ia perlu dibicarakan kepada yang terlibat.

“Inilah yang mau saya koordinasikan bersama BPK,” katanya. (*)

Tags
m fauzi
Penulis: Rohmayana
Editor: Nani Rachmaini
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved