Banyak Kasus Penyelewengan Dana Desa, BPK Ingatkan Kades Soal Laporan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengingatkan ratusan Kepala Desa (Kades) se-kabupaten Kerinci dan kota

Banyak Kasus Penyelewengan Dana Desa, BPK Ingatkan Kades Soal Laporan
TRIBUN JAMBI/HENDRI DEDE PUTRA

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengingatkan ratusan Kepala Desa (Kades) se-kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh dalam penggunaan dana desa. Pasalnya setiap tahun puluhan triliun anggaran negara yang digunakan untuk membangun disetiap desa Rp1miliar.

Hal ini disampaikan Ir. Isma Yatun, anggota V BPK RI saat sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang bertempat di Gedung Nasional Sungai Penuh, Jumat (2/3). Isma mengatakan BPK mengimbau Kades agar melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan desa. Selain itu harus melibatkan dan menyertakan masyarakat dalam kegiatan desa yang menggunakan dana desa.

Baca: Diniatkan Untuk Biaya Kuliah Anak, Empat Ekor Sapi Milik Warga Jaluko Keburu Mati Disambar Petir

"Tolong Kades ingatkan dan laporan seluruh transaksi seuangan sesuai peraturan. Jangan sampai tidak punya catatan terkait penggunaan dana desa," kata Isma Yatun dihadapan lebih kurang 345 Kades di gedung Nasional sungai penuh

Dia kembali menekankan agar keuangan desa dikelola secara transparan dan akuntabel. Demikian juga dengan laporan dibuat secara terbuka, agar masyarakat mengetahui semuanya tentang keuangan desa. "Jumlah dana desa untuk Kerinci sekitar Rp189, 2 miliar dari 285 desa, dan Kota Sungai Penuh Rp47, 2 miliar untuk 65 desa kota Sungai Penuh, BPK berperan aktif dalam mengawasi dana desa ini," tegas Mantan anggota DPR RI ini.

Dia menyampaikan sebelumnya BPK telah lakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa dengan melakukan uji petik. Dari itu, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan dana desa. Di antaranya adanya keterbatasan SDM dan personil belum memadai dalam aspek pendidikan. Selain itu sistem komunikasi dan informasi belum maksimal.

"Untuk masalah dana desa, sering terjadi keterlambatan penyaluran dana desa. pertanggungjawaban tak diinformasikan secara tertulis dan terbuka ke masyarakat," ungkapnya.

Baca: Pembacokan di Pematang Sulur, Korban Didatangi 15 Orang. Dari Dulu Saya Dendam Sama Kamu

Baca: GALERI FOTO: Perpusda Tanjabtim Sepi Pengunjung, Dinas Lakukan Perpustakaan Keliling

Sehingga masalah ini pada 2018 ini harus sudah diatasi semua. Kades harus menginformasikan secara terbuka tentang penggunaan dana desa.

Halaman
12
Penulis: hendri dede
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved