Menang Kasasi di Mahkamah Agung, BPK Minta Ajrisa Windra Kembalikan Rp 5,1 Miliar

Dalam rekomendasi tersebut, BPK juga meminta Ajrisa Windra selaku Kepala UPCA mengembalikan kerugian

Menang Kasasi di Mahkamah Agung, BPK Minta Ajrisa Windra Kembalikan Rp 5,1 Miliar
Gedung Mahkamah Agung 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Kasasi Mahkamah Agung memenangkan BPK RI Perwakilan Jambi atas Ajrisa Windra, Kepala UPTD Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA) Kota Jambi. Dalam waktu dekat, BPK akan menyurati Pemerintah Kota Jambi untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan LHP BPK 2016.

Rekomendasi itu meminta agar pemerintah memberi sanksi Sekda, Kepala Dinas PU, Kepala UPTD UPCA Ajrisa Windra dan MA Kasubag Tata Usaha UPCA.

Dalam rekomendasi tersebut, BPK juga meminta Ajrisa Windra selaku Kepala UPCA mengembalikan kerugian negara Rp 5,1 miliar berdasarkan LHP BKP RI Perwakilan Jambi 2016.

Menanggapi hal terebut, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Budidaya, mengatakan belum menerima surat resmi rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi.

“Itu kan perorangan. Kita minta untuk mengangsur lah,” kata Budidaya, Rabu (21/2).

Meski demikian, Budidaya mengaku akan mempertanyakan masalah itu ke pihak terkait. Karena ini perorangan, bisa saja yang bersangkutan akan mengajukan upaya hukum lain. “Kalau ada upaya hukum lain, berarti belum bisa mengikuti rekomendasi tersebut. Selesaikan dulu masalahnya,” katanya.

Mengenai rekomendasi dari BPK untuk memberi sanksi kepada pejabat yang dimaksud, Budidaya menyebutkan pihaknya harus mengikuti hal tersebut. “Pasti kita ikuti dong. Kita nunggu surat resminya dulu," katanya.

BACA BREAKING NEWS: Kapolda Jambi Musnahkan Narkoba, 12 Kilogram Sabu Di Lenyapkan Pakai Pembersih Lantai

BACA Ini Kronologis Penemuan Mayat Pemuda di Tembesi, oleh Petugas Ronda

BACA Selamat Siang, yang Populer Pagi Tadi, Sabu-sabu 12 Kg sampai Pelakor dan Uang Rp 500 Juta Sebulan

Jika memang AW harus di nonaktifkan dari Kepala UPCA, saat ini memang dia tidak lagi menjabat sebagai Kepala UPCA.

“Kita tunggu dulu perintahnya seperi apa. Rekomendasi yang maksud seperti apa. Mungkin pemerintah kota sudah memberikan sanksi pada saat itu,” ujarnya.

Terkait rekomendasi harus menghentikan sementara kegiatan UPCA, pihaknya akan melihat dahulu. Jika kegitan UPCA memepunyai nilai positif bagi Pemerintah Kota untuk pendapatan kenapa harus dihentikan.

“Sepanjang kita mempunyai SOP yang benar. Kalau kita sudah punya aturan, kita minta jangan disetop,” katanya.

Penulis: Rohmayana
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved