Breaking News:

Ini Fakta-fakta Dapil II Sarolangun Bakal Dipecah, Asriyadi Beri Paparan

"Uji publik nanti kita akan mengundang stake holder seperti partai politik, pemerintah daerah, pengamat pemilu, panwas dan tokoh masyarakat,"

Penulis: Teguh Suprayitno | Editor: Edmundus Duanto AS
Tribun Jambi
Ilustrasi. 

Laporan wartawan Tribun Jambi Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Rencana pemecahan Dapil II di Sarolangun terus berlanjut.

Asriyadi Divisi Hukum KPU Sarolangun mengatakan, pihaknya akan melakukan uji publik pada 12 Februari 2018.

"Uji publik nanti kita akan mengundang stake holder seperti partai politik, pemerintah daerah, pengamat pemilu, panwas dan tokoh masyarakat," katanya, Selasa, (9/1).

Dari hasil uji publik, KPU Sarolangun akan dapat menarik kesimpulan apakah rencana pemekaran dapil akan diteruskan atau tidak.

"Nanti kalau hasilnya lebih mendekatkan pada pemecahan dapil, kita akan usulkan ke KPU Provinsi untuk diusulkan ke KPU pusat," kata Asriyadi.

Namun, untuk keputusan akhir pihaknya menunggu dari KPU Pusat. Pertimbangan rencana pemekaran ini akan didasarkan pada tujuh asas, salah satunya asas proporsionalistas, administratif dan letak geografis wilayah.

Rencana pemekaran Dapil II ini akan memecah Kecamatan Mandiangin yang memiliki lima kursi menjadi Dapil tersendiri, sementara Kecamatan Pauh akan gabung dengan Air Hitam, yang memiliki total enam kursi. Namun sesuai aturan Undang Undang No. 7 Tahun 2017, aturan pemecahan Dapil harus melebihi 12 kursi.

Asriyadi mengatakan usul pemecahan dapil ini muncul dari tokoh masyarakat Air Hitam, mereka merasa aspirasinya kurang terwakili di tataran dewan.

"Mungkin dengan dimekarkan, keterwakilan di dewan dan pembangunan bisa lebih terwakili, jadi pembangunan bisa merata antara dapil satu dengan yang lainnya," katanya.

Sebelumnya, pihak KPU juga menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pejabat pemerintah, dan juga tokoh politik untuk menyerap aspirasi mereka soal rencana pemekaran dapil. Di Sarolangun saat ini terdapat empat dengan total 35 kursi di dewan.

Asriyadi mengatakan, bahwa jika usulan pemecahan dapil ini disetujui tidak akan menambah atau mengurangi jumlah kursi di dewan. Akan tetapi jumlah dapil akan berpengaruh pada besaran anggaran untuk proses pemilihan. Untuk itu ia mengatakan jumlah anggaran pemilihan butuh penyesesuian.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved