2018, TKD dan Honor Pegawai di Pemkot Jambi Dihapuskan, Diganti TPP. Begini Sistem Pembagiannya

Tahun 2018 mendatang, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) akan dihapuskan. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) nantinya akan diganti

2018, TKD dan Honor Pegawai di Pemkot Jambi Dihapuskan, Diganti TPP. Begini Sistem Pembagiannya
Kemendagri
Pegawai Negeri Sipil 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tahun 2018 mendatang, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) akan dihapuskan. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) nantinya akan diganti dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menurut Wali Kota Jambi, Syarif Fasha penghapusan TKD sudah menjadi keputusan final yang tidak bisa dirubah lagi. Selain menghilangkan TKD, honor kegiatan yang dilaksanakan juga akan dihapuskan. Sehingga ASN yang biasanya mendapatkan honor tambahan pada saat ada kegiatan, nantinya tidak akan mendapatkan honor tersebut lagi.

“Jadi TKD kita hapuskan, honor kegiatan juga akan kita hapuskan. Namun TKD akan berubah menjadi TPP, nantinya anggaran untuk honor kegiatan akan kita kumpulkan dan dibagikan secara rata keseluruh ASN di Pemkot Jambi,” ujarnya.

Baca: Berdua dalam Lift, Cewek Ini Cepat-cepat Turunkan Celana. Kejadian Selanjutnya Bikin Melongo

Dikatakan Fasha bahwa selama ini, honor kegiatan hanya dinikmati oleh pihak tertentu saja. Sedangkan ASN yang tidak ikut dalam kegiatan tidak mendapatkan honor.

“Jadi seluruh honor kegiatan kita bagi rata kepada seluruh pegawai dan masuk kedalam TPP. Sehingga jumlah TPP lebih besar dari TKD,” jelasnya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Deki Subianda, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi bahwa TKD akan dihapus dan diganti namanya menjadi TPP. Nantinya jumlah TPP akan lebih besar 30 persen dibandingkan dengan TKD. Sebab, di dalam TPP akan ditambah dengan honor kegiatan yang dikumpulkan dan dibagikan secara merata kepada seluruh ASN.

“Jumlah TPP yang didapat besarnya 30 persen lebih banyak dari TKD. Karenakan honor kegiatan kita hapus, namun honor tersebut disalurkan melalui TPP. Sehingga semua merata dibagian kepada seluruh pegawai. Jadi ASN tidak perlu khawatir TKD dihapus. Cuma namanya saja diganti,” ujarnya.

Dijelaskan Deki bahwa penghapusan honor kegiatan tersebut sudah menjadi peraturan yang harus ditaati. Ini juga berdasarkan arahan dari KPK untuk menghapus honor kegiatan.

Baca: Warga Jalinsum Dengar Suara Benturan Keras - Petugas Damkar jadi Korban Tabrak Lari

Baca: FOTO: Diduga Lupa Matikan Kompor, Kembali dari Sungai Warga Tabir Ulu Ini Dapati Rumahnya Ludes

“Kita mendapatkan arahan dari KPK untuk menghilangkan honor kegiatan. Namun nantinya kita gabung di TPP,” katanya.

Penulis: Rohmayana
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved