Soal SPDP yang Beredar, Kapolri Pastikan Bukan Mereka yang Nyebar ke Publik Melainkan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tak pernah menyebarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Editor: rida
BIRO PERS/LAILY RACHEV
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukan sketsa penyiram air keras kepada Novel Baswedan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/7/2017). Kapolri hari ini dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan perkembangan kasus teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. TRIBUNNEWS/BIRO PERS/LAILY RACHEV 

TRIBUNJAMBI.COM- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tak pernah menyebarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP) atas laporan Sandi Kurniawan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Keduanya dilaporkan karena diduga membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto.

"Bukan Polri yang menyampaikan (SPDP) kepada publik. Jadi, kemungkinan besar adalah pelapor yang menyampaikan kepada media," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Baca: Terungkap, Ini Identitas WNI yang Terlibat Kelompok Militan pro-ISIS di Filipina

Baca: Besok Buruh Demo ke Balai Kota DKI, Sandiaga Uno: Hadirkan Atraksi Budaya dan Alunan Salawat

Baca: Soal Katalog Cewek Alexis yang Beredar, Polisi Akan Panggil Pihak Manajemen

Tito menambahkan, sesuai peraturan yang berlaku, SPDP yang dikeluarkan Polri dikirimkan ke Kejaksaan, pihak pelapor dan terlapor.

Atas dasar itu Tito menduga pihak pelapor lah yang menyebarluaskan SPDP dua pimpinan KPK ke publik.

Baca: Mengaku Bawa Bom, Pria Ini Ditahan Petugas Bandara. Setelah Tasnya Dicek Ternyata Cuma Berisi

Baca: Tak Ingin Ada Diskriminasi, Sandiaga: Siapa yang Menyebabkan Lebih Banyak Macet, Mobil Apa Motor?

Baca: Anggap Kasus yang Menjerat Dua Pimpinan KPK Unik, Kapolri Minta Penyidik Berhati-hati

"SPDP ini dikirim oleh penyidik kepada Kejaksaan, dengan tembusan lima. Salah satunya kepada pelapor. Terlapor juga dibertahu. Karena ini keputusan MA ya memang setiap SPDP harus memberitahu pelapor atau terlapor. Mungkin dia yang menyampaikan kepada publik," kata Tito.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang.

Surat yang dimaksud adalah surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Ketua DPR RI Setya Novanto.

Surat itu diterbitkan pada 2 Oktober 2017, beberapa hari setelah Setya Novanto dimenangkan dalam praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.

Dalam putusan itu, dinyatakan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah dan batal demi hukum.

Hakim praperadilan Cepi Iskandar juga meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto dalam putusan tersebut.

Agus dan Saut dilaporkan pria bernama Sandi Kurniawan pada 9 Oktober 2017 dengan Nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim.

Atas laporan tersebut, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli, yakni ahli bahasa, pidana, dan hukum tata negara. Setelah itu, baru dilakukan gelar perkara.

Sumber: Kompas.com
Tags
Kapolri
KPK
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved