Kawal Dana Desa, Bhabinkamtibmas Hingga Kapolres Jalankan Intruksi Kapolri

Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),

Editor: rida
TRIBUN JAMBI/SUCI RAHAYU
Pembangunan gedung serbaguna di Desa Olak, Kecamatan Muara Bulian diduga tidak sesuai RAB, sehingga karang taruna setempat menyoal pembangunan gedung yang bersumber dari Dana Desa tersebut. 

TRIBUNJAMBI.COM- Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), meneken Nota Kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Ruang Puldasis Gedung Utama Mabes Polri, Jumat (20/10/2017).

Baca: Beralasan Akan Membuat Acara, Oknum Anggota Ormas Ini Lakukan Pemerasan di Sejumlah Toko

Baca: Sakit di Anus dan Tidak Mau Sekolah, Ternyata MH Dicabuli Pria Ini Berulang Kali

Baca: Intruksikan Disdukcapil Layani Pembuatan e-KTP, Kemendagri: Bisa Melalui Acara atau di Mal

Langkah Kapolri langsung dijalani oleh jajarannya yang berada di bawahnya untuk melakukan pengawalan.

Salah satunya oleh Polres Solok Kota, Sumatera Barat.

Polres Solok Kota langsung menandatangani nota kesepahaman Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dengan Pemerintah Kabupaten Solok.

Baca: Minta Aparat Proses Hukum Penentang Pancasila, Ketum PBNU: Silakan Hidup di Afghanistan!

Baca: Diduga Korban Pembunuhan, Mayat Yuli Ditemukan Dengan Bekas Sabetan Sajam di Tangan dan Kepala

Baca: Heboh Anak Sapi Berkepala Dua. Sugiyat Suapi Satu Persatu Mulutnya Saat Memberi Susu Melalui Dot

"(Penandatanganan) MoU ini perdana di Sumbar. Sebagai respons terhadap kebijakan pusat," ujar Kapolres Solok Kota AKBP Donny Setiawan melalui pesan tertulis.

Donny mengatakan, MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kapolri.

Menurutnya, dipercepatnya MoU tersebut juga dilatarbelakangi banyaknya permasalahan di wilayahnya yang diduga menyebabkan terhambatnya rencana pembangunan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved