Urai Kemacetan Mendalo, Harus Bangun Jalan Alternatif dan Jalan 2 Jalur
kemacetan terjadi hampIr setiap hari, bahkan terkadang kendaraan tidak bergerak atau hanya di kecepatan maksimal 10 kilo meter per jam.
Penulis: Awang Azhari | Editor: Awang Azhari
TRIBUNJAMBI.COM - Kondisi jalan Jambi – Bulian, terutama di kawasan Mendalo sudah sangat parah, kemacetan terjadi hampIr setiap hari, bahkan terkadang kendaraan tidak bergerak atau hanya di kecepatan maksimal 10 kilo meter per jam.
Hal ini tentu membuat resah banyak pihak, terlebih lajur ini merupakan akses utama penghubung Jambi wilayah barat dan Kota Jambi.
Pengamat Kebijakan Publik yang juga Mantan Bupati Tanjab Barat dua periode Usman Ermulan menyebut, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Jambi memikirkan jalan alternatif.
"Jalan di Mendalo itu sekarang dipenuhi berbagai kendaraan, baik kendaraan dari arah Pekanbaru, kemudian dari arah Jambi wilayah Barat, dan sebaliknya, semua terpusat di sana, apalagi ada dua kampus besar yakni Unja dan UIN di sana, sehingga lebar jalan yang hanya satu jalur itu tidak lagi mampu menampung jumlah kendaraan,” kata Usman Ermulan.
Karena itu perlu ada jalan alternatif untuk mengurai kemacetan, misal memaksimalkan jalan tembus dari Ness ke Alam Barajo, atau lintas Bulian-Tempino, sehingga kendaraan besar lewat jalur tersebut.
“Kemudian bisa juga jalan alternatif dari Bulian-Ness-Sungai Bertam langsung tembus ke Bandara Sultan Thaha Jambi,” ulasnya.
Di luar itu, pelebaran jalan atau membuat akses itu menjadi dua jalur juga harus difikirkan, karena memang sudah layak jalan Jaluko hingga Simpang Rimbo itu dibuat jalur dua.
"Kita harus berpikir bagaimana Jambi ini tujuh sampai sepuluh tahun ke depan. Sekarang saja kita sudah merasakan kemacetan. Mahasiswa saja yang ingin kuliah di Unja dan UIN Mendalo harus terjebak macet, kalau tidak segera dicari alternatif, ini sangat berbahaya untuk jangka panjang.”
Jika memang harus ada pembebasan lahan untuk memperlebar jalan alternative, juga harus dilakukan secepatnya, karena setiap tahun harga tanah naik.
"Harus ada konsep dari sekarang, ini kebijakan lintas pemerintahan, Pemprov, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Batanghari termasuk pemerintah pusat harus terlibat menghadapi masalah ini,” pungkasnya. (*)
