Fikar Bantah Keterlibatan Wako, Burhanudin Jabat Sementara Ketua DPRD Sungai Penuh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh akhirnya melakukan paripurna internal terkait Pergantian Antar

Penulis: hendri dede | Editor: Fifi Suryani
TRIBUN JAMBI/HENDRI DEDE PUTRA

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAI PENUH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh akhirnya melakukan paripurna internal terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) ketua DPRD Sungai Penuh dari Mulyadi Yakup ke Fikar Azami.

Satmarlendan dari unsur pimpinan DPRD saat konfrensi pers mengatakan telah mengumumkan adanya PAW tersebut. Dia mengatakan PAW dimungkinkan menurut perundang-undangan. Dalam rapat paripurna internal DPRD mengumumkan juga bahwa Burhanudin menjabat sebagai Ketua DPRD sementara. Jabatan ketua sementara DPRD Sungai Penuh sampai digelarnya paripurna pelantikan.

Dikatakan Satmarlendan bahwa tindak lanjutnya DPRD akan menyurati gubernur untuk mengeluarkan SK melalui Wali Kota.

"Kemudian setiap prosedur dan mekanisme telah ditentukan waktu yang maksimal. Kalau terkait ladasan hukum pergantian pimpinan DPRD ini erat kaitannya dengan dasar hukum yakni pasal 3 huruf yaitu diusulkan partai," jélasnya,

Dia mengatakan jika proses dan SK keluar, maka paripurna pelantikan pimpinan DPRD ditetapkan pada tanggal 19 Oktober paripurna istimewa pelantikan ketua DPRD Sungai Penuh.

Sementara itu Fikar Azami menjelaskan alasan adanya pergantian pimpinan DPRD. Fikar menjelaskan proses pergantian dari Mulyadi kepada dirinya tersebut sudah direncanakan sejak 2014 sebelum dilantik menjadi anggota DPRD. "Padal 10 juni 2014 itu sebelum pelantikan, saya Fikar dan Pak Mulyadi Yakup mengadakan sebuah perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Isinya kami berjanji Pak Mulyadi akan menjadi ketua pada periode tiga tahun, kemudian saya akan melanjutkan kepemimpinan itu sisa dua tahun masa jabatan DPRD," jelasnya

Dalam surat perjanjian itu juga disebutkan Mulydi Yakup mengundurkan diri dari ketua DPRD. Pada 27 Agustus membuat surat pengunduran diri. "Setelah itu maka kami Partai Demokrat melakukan proses selanjutnya. DPP-PD mencabut SK Ketua DPRD Mulyadi Yakub dan menerbitkan SK baru," jelasnya

Sedangkan terkait adanya kabar menyebutkan pergantian pimpinan ini merupakan peran Walikota Asafri Jaya Bakri, dikatakan Fikar bahwa itu tidaklah benar. Karena peran legisatif dan eksekutif yang berbeda. Selain itu antara DPRD dengan Pemkot punya tugas masing-masing.

"Wako jelas tidak punya hak mengganti satu DPRD pun di Sungai Penuh. yang boleh mengganti merupakan partai yang bersangkutan;" jelasnya

Fikar juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap memegang komitmen dan bekerja secara profesional sebagai ketua DPRD nantinya. Bersama-sama anggota DPRD.

"Kedepan akan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, bersama dengan anggota DPRD lainnya," tandasnya.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved