Ini Pembahasan Jelang Hari Tani Nasional 2017 yang Jatuh Pada 24 September Mendatang

Sejumlah organisasi di Jambi melakukan diskusi dan konsolidasi pada Minggu (10/9), di Kantor AGRA Jambi. Ini guna mempersiapkan kampanye atas kondisi

Ini Pembahasan Jelang Hari Tani Nasional 2017 yang Jatuh Pada 24 September Mendatang
TRIBUNJAMBI/RIAN AIDILFI
11092017_tani2 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rian Aidilfi Afriandi.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejumlah organisasi di Jambi melakukan diskusi dan konsolidasi pada Minggu (10/9), di Kantor AGRA Jambi. Ini guna mempersiapkan kampanye atas kondisi kaum tani yang akan diangkat dalam rangkaian peringatan hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2017 mendatang.

Organisasi tersebut adalah Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Beranda Perempuan, Istitut Pemberdayaan Masyarakat (INSPERA), Perkumpulan Hijau (PH), Front Mahasiswa Nasional (FMN) Jambi, Mapala Gitasada Unbari, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR) dan Lembaga Adat SAD Pangkalan Ranjau.

11092017_tani
11092017_tani (TRIBUNJAMBI/RIAN AIDILFI)

Konsolidasi putaran pertama yang diinisiasi AGRA Jambi dan STT tersebut, perwakilan petani memaparkan kondisi terkini kaum tani di Jambi.

Secara umum problem kaum tani di Jambi, terutama tani miskin dan tani tak bertanah adalah minimnya upaya pemerintah memberikan akses lahan kepada kaum tani, walaupun hak atas tanah ini sudah menjadi mandate regulasi terkait agraria di Indonesia.

Di sisi lain, institusi bisnis memilik hak atas tanah yang sangat luas. Kondisi ini menyebabkan maraknya konflik agaria yang terjadi di Jambi.

11092017_tani2
11092017_tani2 (TRIBUNJAMBI/RIAN AIDILFI)

Secara khusus, menurunnya harga komoditas petani terutama komoditas karet, berujung pada kemiskinan yang makin mandalam di pedesaan, tidak jarang petani terpaksa menjual kebun karetnya untuk bertahan hidup.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan Pemda Jambi yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang karhutla, yang sayangnya malah menghilangkan tradisi merun yang umum dipraktekan di pedesaan di Jambi. Akibat pelarangan merun ini, petani tidak lagi dapat mengolah lahannya untuk menanam tanaman pangan.

Menurut Pauzan Fitrah, Koordinator AGRA Jambi, pelarangan merun membuat kaum tani tidak berani mengolah lahan, akibatnya untuk kebutuhan pangan mereka harus membeli.

“Kita tentu bersepakat kebakaran lahan dan hutan di Jambi pada 2015 lalu memberikan penderitaan bagi seluruh rakyat. Namun kebakaran tersebut terjadi di lahan-lahan perusahaan. Hingga kini mereka bebas tanpa mendapatkan hukuman. Lantas kenapa kaum tani yang dihukum dengan melarang merun?” ujar Paujan Fitrah, Senin (11/9).

Pada kesempatan yang sama, Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi mengatakan, Perda tersebut penting untuk di respon dengan upaya-upaya hukum diluar aksi-aksi protes dalam bentuk yang lain.

11092017_rapat tani
11092017_rapat tani (TRIBUNJAMBI/RIAN AIDILFI)

“NGO di Jambi akan segera melakukan pembahasan alternative upaya hukum untuk membatalkan pelarangan merun ini, pelarangan Merun sangat merugikan kaum tani, dan mengancam ketahanan pangan karena petani tidak dapat mengelola lahan pertanian," tegas Rudi.

Sementara itu, Dodi dari Serikat Tani Tebo (STT) mengatakan, semarak menuju aksi puncak harus digelorakan, baik di desa maupun di perkotaan.

“Kaum tani akan melakukan aksi ke kantor Gubernur Jambi pada Hari Tani nani. Untuk menuju hari itu, kami akan melakukan persiapan dan konsolidasi lebih luas yang akan kami gelar pertengahan minggu ini, dengan mengundang seluruh elemen yang peduli nasib petani untuk menyiapkan aksi tersebut," katanya

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: suci
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved