1.780 Koperasi Terancam Dicabut Izinnya

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tercatat sekitar 3.388 koperasi yang dimiliki oleh masing masing pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

"Namun tidak semua koperasi yang dimaksud aktif sesuai yang diharapkan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Jambi, Harmen Rusdi. Senin (11/9).

Terbukti hingga tahun ini dikatakan Harmen sekitar 60 persen koperasi dari data yang tercatat pada dinas dan instansi terkait tidak lagi aktif. 

Ia mengatakan lebih dari separuh koperasi tidak aktif atau sekitar 1.780 koperasi kini berada diujung tanduk untuk pencabutan perizinannya.

Dikatakan Harmen, jumlah koperasi yang tidak aktif cukup besar ini harus diubah paradigmanya oleh Dinas koperasi.

”Kita kembangan mau dibawa kemana koperasi ini, jadi kalau menurut saya paradigma nya harus dirubah,"katanya. 

Persoalan koperasi sendiri dikatakan Harmen sudah dilakukan secara menyeluruh di 11 Kabupaten/Kota.

”Ada empat persoalan koperasi dan UMKM sulit berkembang, pertama Sumber Daya Manusia (SDM) nya, Kedua masalah kelembagaan, Ketiga, kemitraan atau akses modal, keempat, segmen pasar,” ujarnya.

Faktor paling utama permasalahannya adalah SDM, satu sisi dari pembinanya dan di sisi lainnya anggota koperasi sendiri,karena kata Harmen, apabila pembinanya tidak bisa diyakinkan bagaimana dengan yang dibina bisa berkembang.

Banyak hal yang menjadi kendala dalam program ditahun 2018 untuk membesarkan koperasi ini.

Dijelaskan Harmen, kendalanya seperti revitalisasi koperasi selama ini yang menjadi satu diantara lembaga pendidikan dan pelatihan yang diharapkan oleh dinas Koperasi  dapat membantu perikatan SDM dari balai latihan, namun dalam tiga tahun belakangan atau masa Jambi emas sudah ditiadakan .

”Dalam anggaran 2018 ini mungkin ada pihak yang mendukung, kita hidupkan kembali karna mau tidak mau jika tidak dilakukan pelatihan ini maka untuk daya SDM nya terputus,” katanya.