JPU Sebut Uang Pengganti yang Diserahkan Andyk Masih Belum Cukup Menutupi Kerugian Negara

Meski Andyk Tjendono Santoso sudah menyerahkan uang pengganti kerugian negara saat sidang berlangsung, namun jumlah kerugian negara masih lebih besar.

TRIBUNJAMBI/DEDI NURDIN
Jaksa Menerima penyerahan uang pengganti kerugian yang dititipkan oleh Terdakwa Andyk Tjendono Santoso, terdakwa kasus dugaan Tipikor Jembatan Timbang Portabel di Dinshub Kabupaten Batanghari. Poto diambik pada Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (30/8/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Dedi Nurdin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Meski Andyk Tjendono Santoso sudah menyerahkan uang pengganti kerugian negara saat sidang berlangsung, namun jumlah kerugian negara masih lebih besar.

Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Usai sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Rabu (30/8/2017) sore.

Hakim Albana, satu diantara Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai sidang mengatakan uang Rp 28 juta tersebut merupakan jumlah kerugian negara yang harus diganti oleh para terdakwa.

"Uang kerugian yang baru dikembalikan dari Andyk Rp 28 juta, dan sebelumnya juga ada totalnya baru sekitar Rp 56 juta,"katanya.

"sementara kerugian negara dalam kasus ini sekitar 300 juta rupiah, masih banyak yang belum dikembalikan,"pungkasnya.

Seperti terlihat saat sidang berlangsung, terdakwa menyerahkan uang titipan sebagai pengganti kerugian negara kepada JPU sebanyak 28 juta.

Ini disaksikan langsung oleh majelis hakim yang diketuai Lucas Sahabat Duha.

"Silahkan dibuka, diperlihatkan sama wartawan juga biar ketahuan isinya duit atau jangan-jangan cuma gulungan kertas,"ujar Lucas Sahabat Duha

Tak lama kemudian persidangan ditutup dan akan kembali dilanjutkan pekan depan.

"Jadi begitu ya, sementara dan sidang selesai dan akan kembali dilanjutkan pekan minggu depan,"ujar Ketua majlis hakim disusul ketukan palu sidang sebanyak satu kali.

Dalam kasus ini Andyk dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Untuk diketahui, Andyk merupakan marketing PT Boma. Selain Andyk, ada empat orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, dan telah menjalani proses hukum.

Keempat orang tersebut yakni Jonni, mantan Kepala Dinas Perhubungan Batanghari, M Ilyas Aras, Rambat Ahmad Nasri, dan Dewan Richardi. Andyk sendiri sempat menjadi DPO kepolisian dalm kasus ini.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved