DPRD Sungaipenuh tak Puas Kinerja Pemkot, ini Alasannya

Sejak 2014 lalu, secara berturut-turut Pemerintah Kota Sungaipenuh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari BPK RI atas pencapaian dalam pengel

Penulis: hendri dede | Editor: bandot
TRIBUNJAMBI/HENDRI DEDE PUTRA
Sidang paripurna DPRD Sungaipenuh, Selasa (12/7) 

TRIBUNJAMBI.COM - Sejak 2014 lalu, secara berturut-turut Pemerintah Kota Sungaipenuh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari BPK RI atas pencapaian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akan tetapi, tampaknya prestasi daerah tersebut belum membuat masyarakat dan dewan merasakan mamfaat dari semua kegiatan pembangunan.

Seperti hal yang disampaikan anggota fraksi Suara Rakyat dalam pandangan fraksinya atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Sungaipenuh tahun 2016. Dimana fraksi suara rakyat mengingatkan penghargaan WTP ini barulah hasil pemeriksaan secara administratif akan tetapi menurut fraksi suara rakyat ada hal yang mendasar diatas semua itu.

"Apakah masyarakat kita sudah merasakan betul manfaat langsung maupun manfaat jangka panjang dari semua kegiatan pembangunan," kata M.Arif Al Malik anggota Fraksi.

Hal senada juga disampaikan juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Damrat menyebutkan bahwa diraihnya opini WTP dari BPK RI secara berturut-turut berbanding terbalik dengan realita dan fakta dilapangan. Bagaimana tidak, hal itu dibuktikan dengan masih ditemukannya sesuatu yang tidak wajar dalam mengimplentasikan kebijakan daerah.

"Keritak jawaran tersebut menimbulkan penyimpangan dalam implementasi kebijakan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya oknum ASN lingkup Pemkot Sungaipenuh yang terpidana korupsi," sebut Damrat.

Peristiwa tindak pidana tersebut, sembung Damrat, mencerminkan sisrim pengendalian internal tidak dilaksanakan secara memadai dan belanja daerah dilaksanakan dengan tidaj mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku."Kami berharap pada masa mendatang tidak lagi terjadi tindak pidana yang dapat merusak prestasi WTP yang berturut-tutut tersebut.

Sementara itu Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri(AJB), pada pidato sekaligus tanggapannya atas Pandangan Fraksi -fraksi Dewan atas Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungaipenuh tahun 2016.

Berkenaan dengan saran dari fraksi Suara Rakyat, Walikota AJB mengintrusikan kepada Kepala SKPD lingkup Kota Sungaipenuh untuk mengoptimalisasi pencanaan pembangunan, dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas sengan skala prioritas. "Berkenaan hal tersebut, kami intruksikan kepada kepala SKPD untuk meningkatkan perencanaan secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas penganggaran dan melakukan evaluasi secara intensif," sebutnya.

Terkait pandangan fraksi PDI Perjuangan tentang adanya ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. Dalam tanggapannya AJB mengatakan akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. "Kedepan kami pihak eksekutif kedepan akan meningkatkan peran pengendalian internal dengan meningkatkan penanaman nilai-nilai religius terhadap ASN. Sehingga dimasa masa akan datang tidak ada lagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi," pungkas AJB.

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved