Lelang Jabatan Pemkab Sarolangun Masih Lama

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kekosongan sembilan pejabat eselon II dilingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun sepertinya bakal lama. Pasalnya hingga saat ini belum ada tanda lelang jabatan akan dilakukan.

Hal itu diakui sendiri oleh Pj Bupati Sarolangun, Arief Munandar dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

“Belum ada kepastian kapan lelang jabatan dilakukan. Kayaknya masih lama,” kata Arief.

Dia mengungkapkan, saat ini Baperjakat masih mempersiapkannya, seperti membentuk tim panitia seleksi. Selain itu selaku Pj bupati untuk melakukan lelang jabatan juga harus mendapat izin dari kementerian.

“Masih mempersiapkan pembentukan tim pansel. Belum ada laporan sudah terbentuk apa belum panselnya,” sebutnya lagi.

Dia mengatakan, untuk kekosongan sembilan pejabat OPD diisi oleh Pelaksana tugas (Plt). Setelah dilakukan lelang jabatan baru diisi oleh pejabat definitif.

Sebelumnya, Sekda Thabroni Rozali juga mengaku belum ada kepastian kapan lelang jabatan dilakukan. Dia menyebut belum bisa dilaksanakan lelang jabatan karena Pj bupati belum mendapat izin dari kementerian.

“Lelang jabatan nampaknya belum bisa dimulai, karena bupati kita Pj. Kalau Pj Bupati arus ada izin dari kementerian untuk melakukan lelang jabatan. Untuk izin dari menteri itu saat ini lagi diurus,” kata Sekda.

Selain belum dapatnya izin dari pusat tersebut ujar sekda, saat ini Pemkab melalui instansi terkait yakni Badan Pegawaian Daerah (BKD) juga sedang membentuk tim panitia seleksi (pansel).

“Pj bupati telah memerintahkan BKD untuk membentuk tim pansel, tapi sampai saat ini kita belum dapat laporan dari BKD,” ujarnya.

Untuk tim pansel kata Sekda, terdiri dari tujuh orang. Yakni dari kalangan manajemen, birokrasi, hukum dan tokoh masyarakat. Dan mereka timsel juga akan diseleksi dan harus punya potensi, track record yang bagus.

“Setelah Tim pansel terbentuk dan izin pusat keluar baru bisa lelang jabatan kita lakukan,” jelasnya.

Untuk diketahui 9 posisi jabatan yang akan dilelang tersebut yakni, Kadis PU dan Penataan Ruang, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis Kearsipan, Kadis Perpustakaan, Kadis Peternakan dan Perikanan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Imformasi dan Komunikasi, Kadis Damkar, Dan Kaban Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah.