BREAKING NEWS: Puluhan Petugas Damkar Geruduk DPRD Kerinci, Minta Gaji Dicairkan

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Puluhan anggota Pemadam kebakaran (Damkar) kabupaten Kerinci geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, Kamis (30/3). Kedatangan petugas Damkar yang sambil membawa poster dan kendaraan Damkar ini menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kerinci.

Pasalnya sejak penggabungan Damkar ke Pol PP Kerinci dari Januari lalu hingga saat ini petugas Damkar belum juga menerima gaji. Dalam orasinya, petugas Damkar ini menuntut hak yang sudah Tiga bulan yakni dari Januari hingga Maret 2017 tidak pernah dicairkan. "Kedatangan kami kesini meminta Dewan untuk mendengarkan keluhan kami anggota Damkar, karena sudah 3 bulan ini tidak gaji kami tidak penah dibayar," ujar salah satu orator.

Setelah sekitar 30 menit melakukan orasinya, petugas Damkar ini diterima oleh ketua Komisi I Heri Purwanto, Ketua Komisi II Yuldi Herman, Murad dan Arwiyanto. Firdaus salah seorang petugas Damkar mengatakan, biasanya untuk honor petugas Damkar tahun 2016 lalu selalu dibayar setiap bulannya dan paling lambat 2 bulan dilakukan pembayarannya. "Gaji kami setiap bulannya Rp 550 ribu, manyoritas kami disini sudah bekerluarga semua, kalau tidak belum juga dibayar kami ambil uang dari mana,"keluhnya dihadapan anggota DPRD Kerinci.

Padahal, katanya, tugas dan tanggung jawab dari petugas Damkar cukup berat. Bila dibandingkan dengan honor tersebut tidak seimbang. "Kami bekerja 1x24 kadang-kadang kopi dan makan pun tidak ada, untuk kami minta gaji kami setingkat dengan UMR lah,"ungkapnya.

Petugas Damkar ini juga mengeluh persoalan mobil Damkar yang sudah sering terjadi kerusakan di setiap pos dalam kabupaten Kerinci. "Di pos Hiang itu terpaksa didorong karena tidak ada aki, karena kami bekerjakan harus ada mobilnya, kalau tidak ada bagaimana kami mau memantu memadamkan kebakaran,"ujarnya.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan penggabungan Damkar ke Pol PP, seperti kota Sungaipenuh bisa berdiri sendiri. "Kenapa tidak berdiri sendiri seperti kota Sungaipenuh, padahal Sungaipenuh itu anak dari kabupaten," sebutnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kerinci, Heri Purwanto, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pihaknya akan menindak lanjuti aspirasi, pihaknya juga akan melaksanakan dengar pendapat dengan SKPD terkait dalam hal ini Pol PP dan Damkar kabupaten Kerinci.

"Untuk Mobil Dinas tadi, kita minta setiap pos pemadam kebakaran silahkan diperbaiki, apalagi yang rusak itu Aki, kan ada biaya perawatan dan pemeliharaan untuk mobil tersebut," katanya

Terkait dengan pengabungan Damkar ke Pol PP kabupaten Kerinci, Heri mengatakan hal tersebut merupakan permintaan dari pihak Pemerintah daerah. "Yang meminta untuk gabungkan Pol PP dengan Damkar, mungkin karena Damkar untuk mengefesiensi anggaran,"jelasnya.

Menanggapi aksi petugas Damkar yang mempertanyak gajinya, Sekretaris Pol PP dan Damkar kabupaten Kerinci, Edi Gusratman, mengatakan persoalan honor dari petugas Damkar sudah bisa dicairkan. Saat ini pihaknya langsung akan memberikannya. "Keterlambatan itu karena SK belum ditandatangi, pembayaran gaji itu berdasarkan SKnya, kalau ada sk baru bisa dibayar, kalau sekarang sudah tidak ada masalah lagi dan sudah bisa dicairkan," jelasnya

Sedangkan untuk Mobil Damkar yang rusak katanya, pihaknya sudah mengirimkan alat mobil untuk dibeli ke Padang, namun tidak ada. Pasalnya yang dijual hanya di PT Surabaya. "Onderdil mobil Damkar ini sulit dicari, tapi kita akan kirim ke Surabaya. Karena saat ini ada dua mobil yang rusak berat," tandasnya. (Hdp)

SIMAK BERITA SELENGKAPNYA DI KORAN TRIBUN TERBIT ESOK