Menghemat Uang Rakyat

MENCENGANGKAN saat melihat data kenaikan anggaran untuk DPRD Provinsi Jambi. Pada 2016 menghabiskan dana sekitar Rp 35 miliar untuk perjalanan dinas, sementara pada tahun ini diberi porsi anggaran Rp 44 miliar. Wakil kita di legislatif telah menghabiskan dana sangat besar.

Seberapa besar uang rakyat Rp 44 miliar yang akan dihabiskan 55 orang anggota dewan tahun ini? Nilai itu setara dengan gaji 1.776 orang dalam setahun, yang digaji dengan standar upah minimum provinsi (UMP) yakni Rp 2.063.948 per bulan. Tak setara memang membandingkan upah buruh dengan dana perjalanan dinas dewan. Ini hanyalah ilustrasi besarnya dana tersebut.

Mata juga rasanya jadi sulit berkedip saat melihat mewahnya fasilitas untuk dewan. Lihat saja dana yang disiapkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sarolangun. Biaya penginapan pimpinan dewan dialokasikan Rp 8,7 juta per malam, untuk anggota Rp 1,4 juta per malam. Sebagian besar rakyat yang diwakilinya akan sangat sulit menikmati kamar hotel seharga Rp 8,7 juta per malam.

Belum lagi uang saku selama perjalanan dinas. Dipastikan semua mendapatkan uang saku dari APBD di atas Rp 1 juta per hari. Semakin sering melakukan perjalan dinas, semakin banyak pula uang yang akan masuk ke saku wakil rakyat. Saat bimbingan teknis pun mereka dapat uang saku. Hampir semua kegiatan yang dilakukan akan berujung pada menebalnya pundi-pundi rupiah.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, dan anggota DPRD lainnya, kompak mengatakan dana sebanyak itu untuk perjalanan dinas masih dalam batas kewajaran. Mereka beralasan dana meningkat hingga Rp 9 miliar karena adanya peningkatan harga tiket pesawat dan hotel, dan juga barang dan jasa lainnya, yang diperlukan dewan dalam melakukan fungsinya.

Mereka kompak juga mengatakan penolakan bila dilakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas, dengan alasan melakukan perjalanan dinas merupakan bagian dari tugas pokok mereka sebagai legislatif. Wakil-wakil rakyat kita khawatir kinerja dewan merosot bila dana dipangkas, dan juga menyebut mereka tidak berleha-leha saat pergi melakukan perjalanan dinas.

Dewan bisa saja membuat beragam argumentasi atas besarnya dana yang akan tersedot tersebut. Namun dewan juga harus melihat kembali situasi dan kondisi rakyat yang diwakilinya. Sekolah masih kurang, jalan banyak yang rusak, fasilitas kesehatan perlu penambahan, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang perlu dibangun di daerah ini, dan semuanya itu butuh dana.

Semakin banyak dana yang digunakan dewan, akan berdampak pada semakin banyaknya fasilitas yang ‘ditunda’ pembangunannya. Maka rasanya tidak salah bila dewan sebagai wakil rakyat mulai berhemat, sebelum meminta lembaga eksekutif berhemat. Mulailah dari diri sendiri, dari lembaga sendiri, agar saat meminta lembaga lain berhemat, permintaan itu dituruti dengan ikhlas.

Rakyat tentu tidak akan melarang dewan melakukan perjalanan dinas. Penghematan bisa saja dilakukan dengan tidak memakai batas maksimal anggaran yang disiapkan. Misalnya untuk hotel, walaupun dianggarkan kamar Rp 8,7 juta per malam, tak salah bila memilih yang tarifnya cuma sepertiganya, atau seperempatnya. Waktu perjalanan dinas juga perlu dibuat efektif dan efisien.

Ada petikan syair lagu Iwan Fals yang mengingatkan anggota dewan. ‘Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju’.

Petikan syair lagu berjudul ‘Surat Buat Wakil Rakyat’ itu sepertinya telah mewakili suara warga negara ini terhadap wakil-wakilnya di legislatif. Semua mengharapkan wakil rakyat yang bisa merakyat, jangan hanya merakyat saat menjelang pemilihan umum digelar. (*)