Menteri PU Target Akhir Maret Seluruh Tender Kelar

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dana Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggeber proses lelang proyek infrastruktur. Hingga akhir pekan lalu, setidaknya sebanyak 4.141 paket pekerjaan kontraktual tahun 2017 telah ditandatangani termasuk paket tahun jamak.

Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak pada awal tahun ini mencapai Rp 50,62 triliun atau 65% dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp 77,66 triliun yang terbagi dalam 11.071 paket pekerjaan. "Kami kasih terget akhir Maret ini mudah-mudahan semua sudah terkontrak," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Minggu (5/3).

Meski tidak merinci, Basuki mengatakan paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR.

Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dari jumlah 3.984 paket, telah terkontrak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp 19,06 triliun yang utamanya untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir.

Pada Ditjen Bina Marga dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp 22,14 triliun, yang utamanya digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan.

Sementara di Ditjen Cipta Karya dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp 5,69 triliun untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah.

Untuk bidang perumahan melalui anggaran di Ditjen Penyediaan Perumahan, dari jumlah 724 paket, telah terkontrak sebanyak 301 paket senilai Rp 3,64 triliun. Untuk progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 4,94 persen dan progres fisik konstruksi sebesar 4,56%

Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, maka pekerjaan dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke.

Basuki mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah asset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.

Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp 101,496 triliun, porsi belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp 22,48 triliun (22,2%), dimana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7%).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera Endra Atmawidjaja mengatakan, raihan lelang kontrak proyek yang telah berjalan sampai saat ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu yang berada di bawah 50% dari total anggaran yang diberikan.

Menteri Basuki mengungkapkan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi.

Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun.