1.400 Perusahaan di Jambi Nunggak Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Kabid Pemasaran PJS Ketenaga Kerjaan Jambi Arif mengatakan, dari 8.160 perusahaan itu ternyata semua tidak menepati kewajibannya dengan tepat waktu.

TRIBUN JAMBI/HENDRI DEDE PUTRA
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jambi yang antre mengurusi pencairan Jaminan Hari Tua. 

Laporan Wartawan Tribunjambi, Muzakkir‎


TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -- Saat ini di Provinsi Jambi baru 8.160 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Padahal perusahaan di Jambi lebih dari itu.

Kabid Pemasaran PJS Ketenaga Kerjaan Jambi Arif mengatakan, dari 8.160 perusahaan itu ternyata tidak semua menepati kewajibannya dengan tepat waktu. ‎

"Dari 8.160 orang itu, hanya sekitar 3.000 an perusahaan yang bayar tepat waktu. 1.400 nunggak hingga enam bulan, selebihnya hanya aktif beberapa bulan kemudian hilang entah kemana," kata Arif.

Kata Arif, mereka akan terus melakukan sosialisasi, dan mereka akan jemput bola untuk masalah ini. Dan mereka juga sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk mengatasi hal ini.

Arif menjelaskan, 8.160 perusahaan itu tersebar dilima kantor cabang yang mencakup semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Seperti Kota Jambi, saat ini tergabung 7084 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 105.467. Muaro Jambi 260 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 5.623. Kemudian ada cabang Tebo Lintas tergabung 147 perusahaan, sedangkan tenaga kerja yang dirangkul sebanyak 3.545 orang.

Untuk wilayah Batanghari saat ini tergabung sebanyak ‎342 perusahaan dengan 11.467 orang tenaga kerja, dan kantor cabang Tanjabbar 327 perusahaan dengan 9849 orang tenaga kerja.

"Selain perusahaan, kita juga ada BPJS ketenagakerjaan perorangan yang iuran perbulannya Rp 16.800 perorangan yang manfaatnya juga sama seperti perusahaan," ungkap Arif.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 2014 silam‎.

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Sementara Program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014.

Menurut Undang-Undang tersebut, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi Kerja (Perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari Pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara Pemberi Kerja dan Pekerja. (*).

Penulis: muzakkir
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved