Untuk Hasil UN yang Berintegritas

HANYA 93 sekolah dari 450 SMA/MA yang ada di Provinsi Jambi menyatakan siap menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Itu artinya hanya 14 persen. Sungguh angka yang kecil.

Angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni 80 persen dari jumlah sekolah sudah bisa menggelar UNBK tahun ini.

Jika melihat kesiapan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang ada di Provinsi Jambi sekarang ini, menurut hitung‑hitungan ada 42 SMK, 329 SMA dan 1.009 SMP akan tetap melaksanakan Ujian Nasional dengan cara manual atau dengan kertas.

Kendala ketersediaan komputer, dinas pendidikan menginstruksikan ke sekolah agar siswa bisa membawa laptop sendiri, namun tentunya hal ini juga berpotensi timbulnya kecurangan. Tentu saja untuk menggunakan komputer pribadi juga perlu persiapan instal program dan berbagai kesiapan lainnya.

Soal kendala siswa yang gagap teknologi (gaptek) yang belum begitu paham menggunakan komputer, sepertinya hal tersebut bisa diatasi, pasalnya UNBK masih dua bulan lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi maupun kabupaten masih punya waktu untuk melakukan sosialisasi kepada siswanya

Yang perlu menjadi pemikiran sekarang ini yakni server. Ya, jika pemprov ingin memenuhi target pemenuhan sekolah yang melangsungkan UNBK, hal ini mungkin harus menjadi perhatian gubernur untuk segera mencari solusi, pasalnya untuk pengadaan server membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara anggaran sudah diketok palu.

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli akan melaporkan kendala‑kendala yang dihadapi sekolah di Jambi tersebut kepada Kemendikbud dengan harapan pelaksanaan UNBK di sekolah‑sekolah di Jambi tidak dipaksakan. Karena sekolah keterbatasan fasilitas komputer, jaringan telekomunikasi dan daya listrik.

Keterbatasan sarana prasarana terkait kesiapan pelaksanaan UNBK sebenarnya tidak hanya dihadapi Provinsi Jambi. Daerah‑daerah lain juga mengalami hal yang sama, Bengkulu, Papua bahkan Provinsi Jawa Barat untuk kesiapan sekolah menggelar UNBK 2017 hanya sebanyak 37,9%.

Di beberapa daerah mereka mencari solusi dengan mengajak instansi lain bekerjasama untuk menggelar UNBK. Seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengajak kerjasama 9 perguruan tinggi negeri dan swasta. Tahun ini sebanyak 965 SMA/SMK di Sumatera Utara dipastikan melaksanakan UNBK 2017, dari 99 sekolah pada tahun 2016.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan, beberapa provinsi menyatakan 100 persen UNBK. Daerah Istimewa Yogyakarta yang posisinya 100 persen.

DKI Jakarta 97 persen, Bangka Belitung 66 persen, Jawa Tengah 48,2 persen, dan Jawa Timur 44,4 persen. Di luar itu menurut Nizam, persentasenya masih di bawah 40 persen.

Siap tidak siap pemerintah pusat telah menetapkan pelaksanaan UNBK dan kita berharap Pemprov Jambi juga mulai menyiapkan pelaksanaan UNBK. Karena ujian nasional adalah bentuk evaluasi yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Ujian nasional sebagai alat pemetaan yang tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional.

UNBK seperti kata Nizam selain efisiensi, hasilnya pun lebih berintegritas, UN itu bukan untuk memupuk kecurangan tapi menunjukk prestasi. (*)