Distribusi Voucher Pangan Ditarget Kelar Februari

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah implementasikan skema baru dalam penyaluran subsidibagi masyarakat kurang mampu. Skema bantuan sosial itu adalah subsidivoucher pangan (bantuan pangan non tunai) yang tidak lain merupakan transformasi dari bantuan beras untuk keluarga sejahtera (Rastra).

Voucher pangan ini akan melengkapi skema bantuan sosial dan subsidi yang digulirkan pemerintah selama ini. Diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pupuk dan gas.

Subsidi voucher pangan efektif dijalankan pada tahun ini dengan target mencapai 1,4 juta rumah tangga sasaran di 51 kabupaten dan kota. Anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp 1,6 triliun.

Dengan diimplementasikannya voucher pangan ini, maka jumlah keluarga penerima Rastra menjadi berkurang. Sekadar catatan, jumlah keluarga penerima bantuan beras di program Rastra sebelumnya mencapai 15,5 juta keluarga dengan anggaran Rp 22,3 triliun.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung mengatakan, dari jumlah keluarga yang berhak mendapatkan subsidi voucherpangan saat ini sudah 400.000 kartu yang telah tersalurkan. "Untuk sisanya kami menargetkan Februari ini sudah terselesaikan," kata Andi, Senin (30/1).

Saldo uang dari voucer pangan ini berisi Rp 110.000 per bulan untuk setiap keluarga sasaran. Keluarga yang mendapatkan bantuan voucher secara otomatis akan dibuatkan nomor rekening di bank-bank pemerintah yang tergabung dalam himpunan bank-bank negara (Himbara).

Voucer pangan hanya dapat dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur. Tenpat untuk membelanjakanvoucer itu juga berada di agen khusus yang dapat memanfaatkan kartu.

Meski tidak merinci, saat ini setidaknya sudah ada sekitar 7.000 agen yang dapat melayani voucher pangan tersebut. Adapun beberapa lokasinya antaranya seperti di Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Padang, Palembang, Batam.

Walaupun dari sisi pendanaan maupun alokasi sudah disiapkan, namun di bulan Januari ini baik penyaluran beras untuk Rastra maupun voucher pangan belum dapat disalurkan. Hal ini lantaran masih menunggu keputusan dari Tim Koordinasi (Tikor) yang diketuai oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Namun demikian, implementasi dilapangan terkait dengan voucher pangan ini masih belum satu suara. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bulog masih belum memahami teknis dari skema subsidi voucher pangan.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya belum memahami instruksi pemerintah atas kebijakan voucer pangan itu. "Kami butuh kepastian, karena masih ada kesimpangsiuran data, karena kami perlu persiapan baik daerah maupun jumlah keluarga yang menerapkan sistemvoucher pangan," ujar Djarot.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Denni Puspa Purbasari mengatakan, skema voucher pangan ini sudah dikaji jauh-jauh hari serta telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, komisi IV DPR meminta adanya klarifikasi dari pemerintah terkait dengan keterlibatan Bulog dalam program ini. Pasalnya selama ini persetujuan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin hanya melalui Rastra.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron bilang, pemerintah sah-sah saja menerapkan voucher pangan. Namun, implementasinya tidak perlu mengambil dari skema bantuan yang telah ada berupa pemberian beras. "Kalau semangatnya untuk melakukan perbaikan, seharusnya dilakukan perbaikan dari sistem penyaluran berasnya," kata Herman.