KPU Sarolangun Didemo Mahasiswa

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Sarolangun (Himsar) Jambi, berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarolangun, Kamis (26/1). Mereka menuding ada kejanggalan terhadap daftar pemilih tetap (DPT).

Pantauan di lapangan, sebelum mendatangi KPU Sarolangun sekitar pukul 10.00 Wib, belasan mahasiswa terlebih dahulu melakukan orasi di persimpangan kantor Bupati. Setelah puas berorasi, mereka lalu menuju kantor KPU Sarolangun.

Di kantor KPU mahasiswa juga berorasi, mereka menilai KPU tidak transparan dan netral selama proses pilkada Sarolangun yang akan berlangsung pada 15 Februari. Selain itu, mereka juga menyebut ada kejanggalan jumlah DPT.

“Jangan sampai ada indikasi permainan antara pihak penyelenggara dengan salah satu pasangan calon. Kami minta anggota KPU, PPK, PPS dan KPPS harus bebas dan tidak berpihak kepada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu,” ujar Ahmad Kholis korlap aksi.

Setelah puas berorasi, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himsar dengan ketua umum M Fadhil disambut oleh ketua KPU, Ahyar dan anggotanya. Di hadapan ketua KPU mereka meminta agar KPU bisa berkomitmen.

“Ada tiga tuntutan kami. Yakni meminta KPU berkomitmen untuk netral dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sarolangun. KPU netral dan akuntabel selama proses pilkada. Mempertanyakan jumlah DPT yang berubah secara drastis,” pinta mahasiswa.  Setelah mendapat penjelasan dari anggota KPU akhinya mahasiswa membubarkan diri.

Ketua KPU Sarolangun, Ahyar konfirmasi usai demo mengatakan, telah menjelaskan kepada mahasiswa yang menggelar demontrasi. Dia mengaku mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa.

Namun dirinya juga menyayangkan, apa yang disampaikan oleh mahasiswa tidak dengan data. “Mereka menyebut terjadi pengurangan DPT, padahal jumlah DPT pemilihan bupati bertambah dari pemilihan gubenur sebelumnya,” ungkap Ahyar.

Terkait dengan netralitas KPU ujar Ahyar, mereka sudah netral. Mereka tidak pernah berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Selaku penyelenggara kita sudah komitmen netral. Kita juga minta kepada mereka (pendemo) kalau ada anggota kita yang tidak netral seperti PPK, PPS bisa menunjukkannya,” pungkasnya.