Breaking News:

Pedagang Sulit Tentukan Harga Eceran Gula

Para pedagang di pasar merasa kesulitan menerima kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas

Editor: Fifi Suryani
KONTAN/MURADI

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Para pedagang di pasar merasa kesulitan menerima kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas gula pasir yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kilogram.

"Agak sulit menerima konsekuensi HET karena memang HET ini diedarkan tanpa ada komunikasi dengan pedagang," ucap Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (20/1/2017).

Menurutnya, tidak adanya komunikasi terkait kebijakan HET membuat pedagang tidak mengetahui berapa harga gula pasir yang dikeluarkan pabrik.

"Pedagang nggak tahu, pabrik itu mengeluarkan harganya berapa, dan distributor berapa ambil untungnya, kami bisa ambil untung paling lima ratus perak, seribu paling tinggi, kalau harga yang ditetapkan harga Rp 12.500 per kilogram sedangkan sekarang permintaan tinggi dan harga sudah Rp 14.500 per kilogram, ini agak sulit," tambahnya.

Menurutnya, penerapan kebijakan HET tidak adil tanpa ada kesepakatan dan penjelasan kepada pedagang.

"Tidak fair dong kita harus menjalankan kesepakatan dimana kesepakatan itu tanpa menjelaskan ke pedagang dari pabrik itu berapa (harganya), distributor ambil untung berapa, sehingga kami ambil untung berapa," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula Rp 12.500 per kilogram. Adapun kesepakatan itu dilakukan bersama dengan produsen dan distributor gula dalam negeri.

"Sudah menjadi tugas pemerintah bersama badan usaha milik negara dan sektor swasta untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Menurut Mendag, kesepakan tersebut merupakan amanat Presiden Joko Widodo dalam menjaga harga kebutuhan pokok.

"Untuk mencapai target, kami memperpendek jalur distribusi dengan meningkatkan peran serta BUMN, badan usaha milik daerah, dan sektor swasta," pungkasnya.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved