Sungai Penuh Waspada Konflik Sosial

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAI PENUH - Meskipun secara umum Kota Sungai Penuh dalam keadaan kondusif, namun konflik sosial masih diwaspadai dan kerap terjadi di masyarakat. Mereka yang terlibat konflik pun beragam. Karena itu ppihak kepolisian dan aparat penegak hukum termasuk peran pemerintah daerah dituntut bersikap profesional dan independen.

Kepala Kesbangpol Kota Sungai Penuh Asnadi Anas mengatakan terjadinya konflik sosial karena adanya berbagai faktor, pebedaan suku, ras, dan antar golongan (sara). Konflik juga bisa terjadi karena aksi unjuk rasa, sengketa pertanahan, pertikaian antar etnis, maupun masalah lingkungan.

Dengan begitu pentingnya kesepahaman dan keterpaduan dalam mengantisipasi secara dini berbagai konflik sosial. "Secara umum sungai penuh dalam kondusif, namun kewaspadaan tetap kita kedepankan. Mengingat konflik bisa terjadi tanpa diduga sebelumnya," katanya dalam Rakor Penanganan Konflik Sosial, di Plaza Arafah kemarin (16/11).

Diketahui pula kebanyakan masyarakat yang mengalami masa transisi sangat rentan sekali berkonflik. penyebab konflik karena adanya pihak mengalami atau merasa diperlakukan tak adil. Sehingha agar konflik sosial tak berkepanjangan pihak kepolisian dan aparat penegak hukum juga harus independen. pertama mereka mengimbau semua pihak bisa menahan diri, menghindari konflik yang bisa merugikan kepentingan masyarakat. Melakukan langkah hukum bila ada pihak yang merasa dirugikan akibat.

Pada Rakor tersebut setiap SKPD di Sungai Penuh dihimbau SKPD terkait dalam timdu Penanganan Konflik Sosial (PKS) untuk menyiapkan laporan rancana aksi bulan 12 untuk direkap Kesbangpol Kota Sungai Penuh dan dilaporkan ke Kesbangpol Provinsi Jambi. Selain itu kewaspadaan dini dalam menangani konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Walikota Sungai Penuh Asafri jaya Bakri menekankan kalau penanganan konflik sosial tingkat sungai penuh agar dapat lebih mksimal dlm kgiatannya. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang menangani konflik sosial. "Melakukan upaya pencegahan, cepat dan tepat kepada masyarakat yang berpotensi terjdinya konflik sosial. selain itu menyelesiakan proses konflik lahan, tapal batas. melanjutkan proses hukum, melakukan upaya pemulihan pasca konflik," ungkapnya. (Hdp)