Breaking News:

Kerusakan Jalan Pascabanjir, Berharap Aturan tentang ADD Bisa Lebih Fleksibel

Cukup banyaknya jalan yang berstatus jalan kabupaten, yang rusak dan berlokasi di daerah terpencil, di tambah

TRIBUN JAMBI/HERI PRIHARTONO

Laporan Wartawan Tribun jambi Suci Rahayu 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Cukup banyaknya jalan yang berstatus jalan kabupaten, yang rusak dan berlokasi di daerah terpencil, di tambah musim hujan, membuat jalan yang rerata masih tanah sulit untuk dilalui.

Tidak hanya masyarakat untuk melintas, tapi juga kendaraan pengangkut hasil perkebunan, berupa karet dan kelapa sawit.

Dikatakan Sekretaris Desa Kehidupan Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Dedek Sucabdra meski desa sudah memiliki anggaran sendiri yang diperoleh dari pusat, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), namun tidak bisa dipergunakan untuk merehab jalan kabupaten ini.

"Kami berharap aturan ke depan lebih fleksibel. Saat ini anggaran yang kami miliki tidak diperbolehkan untuk merehab jalan yang statusnya jalan kabupaten," katanya.

Selama desa mendapat anggaran dari pusat, jalan yang statusnya jalan desa secara berangsur diperbaiki dari dana tersebut.

Hal senada juga dikatakan Kades Terentang Baru, Buardi.

"Jalan kami sudah banyak rusak, namun tidak bisa di perbaiki dengan anggaran yang ada di desa. Sementara kalau menunggu perbaikan dari Pemkab belum tahu kapan," katanya.

Selain jalan, jembatan juga bernasib serupa. Seperti jembatan di Desa Bukit Harapan yang sudah rusak pasca-diterjang banjir bandang beberapa bulan lalu. Secara swadaya, masyarakat membangun jembatan darurat.

Kepala Desa Bukit Harapan, Sukman mengatakan meski desa memiliki anggaran yang berasal dari Dana Desa (DD), namun penggunaan DD tidak diperkenankan untuk membangun jembatan karena status jembatan dan jalan merupakan jalan kabupaten.

"Tidak boleh pakai DD, karena jalan dan jembatan kabupaten maka harus menggunakan APBD," katanya.

Untuk diketahui DD diperuntukkan untuk pembangunan (fisik) desa, sementara untuk ADD diperuntukkan untuk kegiatan non fisik yang didalamnya termuat item pembayaran penghasilan tetap Kades.

Penulis: Suci Rahayu PK
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved