EDITORIAL
Untuk Indonesia Lebih Baik
KEMARIN, 20 Oktober 2016, genap dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia.
KEMARIN, 20 Oktober 2016, genap dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Rentang waktu yang tidak singkat dalam menjalankan sejumlah program, menghadapi kritikan, sinisme hingga fitnah.
Namun, dukungan kepada pasangan yang cukup fenomenal ini juga tidak surut. Alhasil, ungkapan like and dislike pun menjadi bagian tak terpisahkan di berbagai media, terutama media sosial.
Tidak dipungkiri, banyak program dan janji yang diungkapkan pasangan ini di masa kampanyenya dulu. Meski upaya ke arah itu sudah dilakukan, namun sejumlah ganjalan membuat program-program itu macet atau terkendala di tengah jalan.
Di sisi lain, ada tuntutan instan agar program-program itu bisa langsung terealisasi dalam waktu singkat. Tentu ini tidak harus digubris secara serius, karena ada proses yang harus ditempuh.
Beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam catatan Tribun diantaranya pelemahan mata uang secara global terhadap dollar. Bagi Indonesia, efek pelemahan ini tentu berefek terutama pada dunia usaha yang bersentuhan langsung dengan mata uang negara adikuasa itu. Apalagi ketika rupiah terus melemah mendekati angka Rp 15 ribu per dollar AS.
Aroma pesimisme dan lesu dalam dunia perekonomian Indonesia sempat membahana saat itu. Namun, dengan beragam strategi melalui paket kebijakan ekonomi secara perlahan rupiah menunjukkan penguatannya, hingga pekan lalu rupiah sempat menembus angka Rp 12 ribuan.
Ekonomi secara perlahan pun kembali pulih, cadangan devisa negara terus membaik hingga neraca perdagangan.
Kendala lain yang turut mempengaruhi kontribusi pendapatan untuk APBN dalam kurun dua tahun terakhir adalah merosotnya dana bagi hasil (DBH) dari sektor migas. Tahun terakhir pemerintahan SBY, kontribusi sektor ini lebih Rp 300 triliun, tertinggi di banding kementerian lainnya.
Namun, merosotnya harga minyak dunia mau tidak mau berpengaruh juga pada pemasukan APBN. Meskipun begitu, sisi positifnya pemerintah tidak perlu lagi menyediakan anggaran untuk subsidi yang selama ini justru menjadi bumerang yang tidak hanya merugikan negara termasuk juga masyarakat sebagai pengguna bahan bakar.
Bagi perusahan migas, harga yang tak kunjung beranjak ini pun mau tak mau juga berefek pada keberlangsungan usaha mereka di Indonesia, tidak kurang ribuan hingga puluhan ribu tenaga kerja di bidang migas harus dirumahkan.
Di balik semua upaya dan kendala, sejumlah kegiatan yang sudah diselenggarakan pemerintah tetap perlu mendapat dukungan semua pihak. Pembangunan sejumlah infrastruktur pada akhirnya bermanfaat untuk negeri ini, termasuk seluruh masyarakatnya.
Dengan tekad bersatu padu untuk kemajuan, kita berharap Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai kendala, sehingga harapan menjadikan Indonesia lebih baik lebih cepat terwujudkan.(*)