Wacana Penghapusan TKD di Bungo, ini Tanggapan Anggota DPRD

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Wacana penghapusan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagai rasionalisasi dari penganggaran 2017 mendatang dinilai harus dikaji secara mendalam.

Pada intinya, TKD disebut sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu di Kabupaten Bungo, sehingga penghapusan dinilai akan berdampak kurang baik terhadap kinerja PNS.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syarkoni Syam menyebut dewan akan mendukung penuh seluruh program bupati, tapi dengan tidak mengorbankan program lain yang sudah jalan.

‎"Jangan TKD ini yang dikorbankan, mereka ini sudah lama menikmati. Kalau ini dihapus, kita khawatir mereka kehilangan gairah kerja," kata Syarkoni, kemarin.

Apalagi tak dipungkiri bahwa lebih 70 persen PNS di Kabupaten Bungo kata dia sudah menggadaikan SK ke Bank dan Leasing. Dan sebagian besar meski ada batasan soal pinjaman, namun kebanyakan melebihi ketentuan, dalam artian gaji yang diterima PNS bahkan minus.

Sehingga selama ini banyak pegawai yang hanya mengandalkan TKD untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, bahkan ada yang melakukan kerja sampingan.

"Saya sudah ada diskusi dengan bank dan leasing, ‎70 persen PNS itu sudah melepas SK mereka, baik ke Bank maupun dealer," ulas Syarkoni.

Karena itu agar tak menimbulkan gejolak terhadap PNS di Kabupaten Bungi, menurutnya TKD layak dipertahankan.

"Tentu dengan tidak mengurangi rencana program pemerintahan yang ada sekarang, TKD dipertahankan tetap kemudian program prioritas seperti Gerakan Dusun Membangun (GDM) juga jalan," sebut politisi Golkar ini.

GDM sebesar Rp 250 juta per dusun lanjut dia tidak juga mesti dibayar di APBD murni, tahap kedua bisa dibayar di APBD - Perubahan, sehingga TKD masih ada tempat di murni.

‎"Untuk GDM ini, kalau dilakukan dengan menghapuskan program lain seperti TKD, saya pribadi menolak. Jangan terlalu tergesa-gesa, yakinlah ekonomi kita akan membaik, APBD akan meningkat," pungkasnya.

‎Sebenarnya eksekutif belum secara eksplisit apakah akan menghapus TKD di 2017, menurut Wabup Safrudin Dwi Apriyanto, pihaknya tetap menginginkan TKD ada, namun tidak bisa menjanjikan karena ini berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.