Budaya Sinisme

EVENT Pekan Olahraga Nasional (PON) masih berlangsung. Lalu, jadwal pendaftaran calon kepala daerah pun baru dimulai. Tiba-tiba banjir bandang menerjang Kabupaten Garut, Jawa Barat, lebih 20 orang tewas, ratusan rumah rusak berat, dan belasan orang hilang.

Tiga peristiwa pada momen yang bersamaan serta-merta menjadi sorotan, banyak pihak mencoba mengaitkan ketiga momen tersebut. PON dianggap sebagai ajang mubazir yang menghabiskan uang hingga triliunan rupiah. Semestinya anggaran sebanyak itu digunakan untuk pembenahan infrastruktur yang bisa menjaga warga Jawa Barat dari ancaman banjir bandang.

Sementara nun di Jakarta sana, partai wong cilik dan 3 partai lainnya pendukung calon petahana dikecam karena dinilai tak menyuarakan aspirasi masyarakat sesungguhnya. Namun uniknya, ada pembelaan dari pihak lainnya yang justru memuji kinerja Gubernur DKI Jakarta yang dinilai berhasil mengatasi musibah banjir di ibu kota negara. Lalu mengaitkan dengan Jawa Barat yang banjirnya lebih parah bahkan mengakibatkan korban nyawa. Begitulah sedikit potret keriuhan di media sosial beberapa hari terakhir.

Media sosial memang tanpa batas. Siapa pun bisa menyuarakan isi hati meski kadang tanpa rujukan yang jelas dan berimbang. Sekiranya tidak ada musibah banjir bandang, mungkin tidak akan ada cercaan untuk Pemprov Jawa Barat, PON tetap bisa berjalan lancar hingga penutupannya.

Menyuarakan kata-kata sinis terkait suatu kegiatan dan kebijakan dari pemerintah sebenarnya sudah cukup lama membudaya. Namun, seiring makin maraknya media sosial di dunia maya, budaya ini jadi makin subur karena kepraktisannya.

Saking suburnya budaya ini, justru mulai mengarah pada kondisi yang tidak lagi sehat. Mengklaim event olahraga sebagai kegiatan mubazir tentu tidak sepenuhnya benar. Selain meningkatkan prestasi olahragawan, agenda itu tentu punya multyplier effect pada sektor lainnya.

Jika kemudian terjadi musibah tentu bukan keinginan siapa pun. Toh, musibah bisa datang kapanpun dan dimana pun. Duka yang tengah dialami korban, tidak semestinya dijadikan topik untuk mempolitisirnya, bahkan hingga bahasa caci-maki.

Tidakkah jauh lebih baik menyuarakan keprihatinan dengan memberikan bantuan seberapa pun kita bisa. Jika memang ada kebijakan pemerintah yang salah yang mengancam nyawa masyarakatnya tentu ada forum untuk mempertanyakannya hingga menuntut tanggung jawabnya.

Begitupun dengan broadcast yang menjatuhkan pihak-pihak tertentu dalam ajang pilkada serentak yang telah dimulai proses pendaftarannya Rabu (21/9) kemarin. Imbauan untuk tidak menyinggung isu SARA kenyataannya justru bertolak belakang.

Sepertinya budaya sinisme ini tidak akan mudah diatasi, apalagi banyak faktor kepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada. Tinggal kita melihat, budaya ini akan terus mengental hingga ajang ini berakhir, atau kita coba minimalisir dari diri kita sendiri.(*)