Proyek Masterplan Diknas Jambi Tidak Melalui Bappeda

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang dugaan perkara korupsi penyusunan masterplan pendidikan di dinas pendidikan (Disdik) Provinsi

Laporan wartawan Tribun Budi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang dugaan perkara korupsi penyusunan masterplan pendidikan di dinas pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi, dengan terdakwa, Aswan Zahari, Rabu (31/8) kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jambi.

Dalam sidang diketuai majelis hakim Achmad Satibi, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jambi, menghadirkan lima orang saksi. Kelima saksi adalah Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansory, Asep, Kasubag Program Disdik Provinsi Jambi, mantan anggota DPRD, Iskandar Budiman dan Bambang Bayu Suseno, serta satu orang saksi lainnya.

Dalam kesaksiannya, Ahmad Fauzi Ansory menceritakan kepada majelis hakim kronologis sebelum adanya penganggaran untuk program masterplan. Menurut saksi, awalnya perencanaan masterplan tidak ada di Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dan, dalam pembahasan oleh tim anggaran TAPD, juga tidak ada disebutkan adanya program masterplan.

"Pada rapat 2 November 2010, di DPRD, diketahui ada rasionalisasi anggaran untuk pendidikan. Karena waktu itu ada kebijakan 20 persen untuk anggaran pendidikan. Maka disepakatilah anggaran Rp 40 miliar untuk dinas pendidikan," jelas Fauzi.

Bappeda bilangnya, awalnya menganggarkan dana Rp 270 juta untuk anggaran pendataan pendidikan. Namun, bukan untuk program masterplan. Dan, anggaran Rp 2,5 miliar muncul dari DPRD. "Setelah diserahkan ke SKPD teknis yaitu dinas pendidikan, barulah mereka yang menganggarkan bersama DPRD. Yang jelas, dari Bappeda tidak ada anggaran Rp 2,5 miliar untuk kegiatan masterplan," jelas Fauzi Ansory.

Majelis hakim mempertanyakan kepada saksi apakah Bappeda tidak tahu jika ada anggaran Rp 2,5 miliar. "Maaf yang mulia. Kalau sudah diserahkan ke SKPD, merekalah yang membahas program maupun kegiatan. Jadi, Bappeda tidak tahu. Yang jelas Bappeda tidak tahu jika ada Rp 2,5 miliar untuk kegiatan masterplan," imbuhnya.

Sementara itu, saksi Asep, kasubag program di dinas pendidikan provinsi mengaku kepada majelis hakim, beberapa kali mengikuti rapat bersama komisi IV DPRD dan mendmpingi kepala dinas.

"Di proyek masterplan ini saya tidak ikut. Tapi, tahunya pas diperiksa penyidik di Polda, baru saya tahu kalau saya sebagai sekretaris di program masterplan," sebut Asep.

"Jadi, apa tugas saudara di masterplan ini. Kan, saudara sebagai sekretaris tentunya ada uang honornya juga," tanya majelis hakim.
"Saya tahunya jadi sekretaris pas diperiksa. Saya dilihatkan SK nya. Pernah saya dikasih honorer, tapi saya tolak. Karena saya merasa tidak pernah diberitahu kalau sebagai sekretaris. Dan, tidak pernah dapat SK," jelas Asep kepada majelis hakim.
Setelah saksi Asep memberikan kesaksiannya, majelis hakim lalu menunda persidangan dan akan dilanjutkan Senin depan, dengan agenda pemeriksaan saksi tertunda. (udi)

Penulis: budi
Editor: ridwan
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved